Menkeu Sebut Satgas BLBI Gagal Tarik Kembali Uang Negara dari Obligor

Pengamat Kebijakan Publik Fitra, Badiul Hadi mengatakan, pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menilai Satgas BLBI terlalu banyak berjanji namun minim realisasi patut menjadi alarm keras bagi pemerintah.

Kritik dari Menkeu itu sejalan dengan persepsi publik yang sejak awal memang ragu terhadap efektivitas Satgas dalam mengembalikan hak negara dari skandal BLBI yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah.

“Satgas BLBI tidak boleh sekadar mengumbar target. Transparansi kinerja mutlak diperlukan, berapa aset yang benar-benar masuk kas negara, berapa yang masih dalam proses hukum, dan kendala apa yang dihadapi di lapangan. Publik berhak tahu agar tidak timbul kesan overpromise yang berujung kegagalan,”tegas Badiul.

Kegagalan Satgas BLBI itu jelasnya tidak bisa hanya dilihat sebagai kelemahan individu, melainkan masalah struktural. Hambatan politik, celah hukum, hingga lemahnya eksekusi putusan pengadilan selama puluhan tahun menjadi faktor yang menggerogoti efektivitas Satgas.

“Selama ini sudah ada capaian kinerja, meski belum memenuhi ekspektasi masyarakat. Ke depan, pemerintah perlu melakukan langkah nyata, memperkuat instrumen hukum penagihan, mempermanenkan fungsi penagihan aset negara dalam bentuk lembaga khusus, serta memastikan tidak ada lagi intervensi politik dalam kasus sebesar BLBI,” katanya.

“Tanpa keberanian politik dan transparansi penuh, Satgas hanya akan menjadi simbol tanpa hasil,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Rektor Tiga, Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam, mengatakan, Satgas seharusnya memperhatikan kritik Menkeu tersebut dan menjalankan tugasnya dalam mengembalikan kerugian negara yang hilang dalam skandal BLBI karena negara sedang sangat membutuhkan dana.

“Ketegasan Satgas BLBI dalam menagih merupakan langkah penting untuk memastikan negara punya wibawa dengan memulihkan dana yang sudah keluar dan mengurangi kerugian,” pungkas Surokim.