Kronologi Kasus Korupsi Kuota Haji di Kemenag, Skandal Besar Menyeret Lembaga Negara yang Mengurusi Agama

Pada 18 September, KPK memeriksa Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Dirjen PHU Kemenag) Hilman Latief dan menduga pejabat itu menerima aliran uang dari kasus korupsi kuota haji.

Yang mengejutkan, menurut keterangan KPK, ada 13 asosiasi dan 400 biro perjalanan haji yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi kuota haji ini.

Kasus ini, selain ditangani KPK, Pansus Angket Haji DPR RI sebelumnya juga menyatakan telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024.

Poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50 berbanding 50 dari alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.

Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur kuota haji khusus sebesar 8 persen, sedangkan 92 persen untuk kuota haji reguler.