Kadin Rapatkan Barisan, Dunia Usaha RI Tak Ingin Jadi Korban Gejolak Geopolitik

JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memperkuat konsolidasi internal sebagai langkah strategis menghadapi ketidakpastian geopolitik global.

Upaya ini mencerminkan pentingnya soliditas organisasi bisnis dalam menjaga kepercayaan pelaku usaha, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memastikan dunia usaha tetap adaptif terhadap guncangan eksternal yang berpotensi menekan stabilitas ekonomi nasional.

'Karena itu, yang paling penting sejak awal tahun ini adalah konsolidasi internal. Kalau kita kompak di dalam, ke luar insya Allah kita bisa lebih memberikan manfaat dan sumbangsih,” kata Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie dalam pernyataan di Jakarta, Rabu (17/9).

Disampaikan Anindya, penguatan konsolidasi tersebut dilakukan melalui Silaturahmi dan Rapat Kerja Sama Dewan Pengurus Harian dan Dewan Pertimbangan di Jakarta, 16 September.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Kadin menyoroti persoalan ketidakadilan, kesenjangan, hingga kecemburuan sosial yang dirasakan masyarakat sebagai tantangan yang tidak bisa diabaikan.

Dijelaskan Anindya, meski perekonomian mulai menggeliat, Indonesia masih membutuhkan terobosan untuk memperluas lapangan kerja. Di sisi lain, ketidakpastian geopolitik global membuat situasi semakin rapuh.

Kadin Indonesia, lanjut Anin, juga rutin menggelar konsolidasi dengan Kadin perwakilan provinsi setiap pekan keempat tiap bulan, selain menghadiri Musyawarah Provinsi dan Rapat Pimpinan Provisi di daerah.

Hal ini katanya, dinilai penting karena penurunan transfer APBN ke daerah, dari Rp1.000 triliun menjadi Rp700 triliun, berpotensi memperlebar kesenjangan fiskal di daerah.

"Oleh karena itu dibutuhkan suatu terobosan supaya mereka bisa terus berkembang tanpa perlu untuk berpikir singkat seperti menaikkan PDB," katanya.

Lebih lanjut, dia juga menyoroti pentingnya pendampingan terhadap program-program pemerintah bernilai besar, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp250 triliun, Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan Rp130 triliun, serta Koperasi Desa Merah Putih.

“Program pemerintah niatnya bagus, tapi eksekusinya harus dikawal. Di sinilah Kadin sebagai Indonesia Incorporated bisa memainkan perannya,” ujar dia.

Dalam hal investasi, Anindya menyebut masih ada sikap 'wait and see' di kalangan pelaku usaha. Namun, dia optimistis Danantara mampu meningkatkan iklim investasi dengan melibatkan pengusaha.

Senada dengan Ketua Umum Kadin, Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Arsjad Rasjid menegaskan pentingnya solidaritas pengusaha dari berbagai skala, termasuk UMKM, dalam mendukung penciptaan lapangan kerja.

"Di sini kita menyatakan soliditas daripada para pengusaha, dari yang besar sampai yang kecil, UMKM, bahwa bagaimana kita bisa memberikan solusi," kata Arsjad.