PM Nepal yang Baru Berjanji Patuhi Tuntutan Pengunjuk Rasa Akhiri Korupsi

KATHMANDU - Pemimpin baru Nepal Sushila Karki berjanji akan mengikuti tuntutan para pengunjuk rasa untuk "mengakhiri korupsi" saat mulai bekerja sebagai perdana menteri sementara, setelah demonstrasi "Gen Z" menggulingkan pendahulunya.

Sushila Karki, mantan kepala hakim berusia 73 tahun, ditugaskan untuk memulihkan ketertiban dan menangani tuntutan pengunjuk rasa untuk masa depan bebas korupsi menjelang pemilihan umum dalam enam bulan.

Aksi demonstrasi dimulai pada hari Senin (8/9) yang dipicu oleh larangan media sosial, dan dengan cepat meningkat, gedung parlemen dan gedung-gedung pemerintahan utama dibakar, memperburuk kesengsaraan ekonomi yang panjang di Nepal.

"Kita harus bekerja sesuai dengan pemikiran generasi Gen Z," kata Karki dalam pernyataan publik pertamanya sejak menjabat pada Jumat (12/9).

Seperlima penduduk Nepal berusia 15-24 tahun menganggur, menurut Bank Dunia, dengan PDB per kapita hanya $1.447.

"Yang dituntut kelompok ini adalah penghapusan korupsi, tata kelola pemerintahan yang baik, dan pemerataan ekonomi," tambahnya. "Anda dan saya harus bertekad untuk memenuhinya."

Dari Jalanan

Karki mengajak untuk mengheningkan cipta selama satu menit pada hari Minggu (14/9) untuk mereka yang tewas dalam kerusuhan, sebelum pertemuan dimulai di kompleks utama pemerintahan Singha Durbar -- tempat beberapa bangunan dibakar selama protes massal hari Selasa lalu.

Setidaknya 72 orang tewas dalam dua hari aksi protes, dan 191 orang terluka, kata sekretaris utama pemerintah Eaknarayan Aryal pada Minggu, menambah jumlah korban sebelumnya yang berjumlah 51 orang.

Itu adalah kerusuhan terburuk sejak berakhirnya perang saudara dan penghapusan monarki pada tahun 2008.

Pengangkatan Karki terjadi setelah negosiasi intensif oleh panglima militer Jenderal Ashok Raj Sigdel dan Presiden Ram Chandra Paudel, termasuk dengan perwakilan "Gen Z", sebutan umum untuk gerakan protes pemuda.

Ribuan aktivis muda telah menggunakan aplikasi Discord untuk menunjuk Karki sebagai pilihan pemimpin mereka.

"Dengan situasi yang saya hadapi, saya tidak ingin datang ke sini. Nama saya dibawa dari jalanan," kata Karki.

Parlemen telah dibubarkan dan pemilihan umum ditetapkan pada 5 Maret 2026.