Ekonomi Biru Dipacu, Batam Dijadikan Sentra Budi Daya Lobster

BATAM – Pemanfaatan ekonomi biru menjadi salah satu kunci strategis dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi sekaligus melindungi sumber daya laut yang dimiliki Indonesia.

Dengan lebih dari 70% wilayah berupa perairan, potensi ekonomi biru mencakup perikanan tangkap dan budidaya, energi laut, bioteknologi kelautan, hingga ekowisata bahari.

Namun, potensi besar ini belum sepenuhnya dioptimalkan akibat keterbatasan infrastruktur, lemahnya tata kelola, serta rendahnya investasi berbasis inovasi.

Mengoptimalkan ekonomi biru penting untuk mendorong diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi di luar sektor darat yang kerap mengalami keterbatasan lahan dan eksploitasi berlebihan.

Jika dikelola dengan prinsip berkelanjutan, ekonomi biru tidak hanya meningkatkan kontribusi terhadap PDB, tetapi juga membuka lapangan kerja baru, memperkuat ketahanan pangan melalui sektor perikanan, serta mendukung transisi energi bersih dari laut.

Dari sisi geopolitik, penguatan ekonomi biru juga berperan penting dalam menjaga kedaulatan maritim. Pemanfaatan laut yang optimal dan terukur akan memperkuat posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia, sekaligus mencegah eksploitasi ilegal oleh pihak asing.

Karena itu, strategi pengembangan ekonomi biru membutuhkan regulasi tegas, insentif investasi, riset teknologi, dan kolaborasi lintas sektor agar potensi laut tidak sekadar menjadi jargon, tetapi benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong perkembangan ekonomi biru yakni pemanfaatan sektor sumber daya laut, dengan panen perdana budidaya lobster di Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Kota Batam, Kepulauan Riau.

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan bahwa penelitian dan riset pengembangan lobster telah dilakukan selama hampir dua tahun.

“Sekarang kita sudah berhasil. Keberhasilan ini menjadi langkah awal agar Indonesia bisa memiliki kekuatan di sektor perikanan dan kelautan. Nilai panen perdana ini mencapai sekitar 1,7 ton dengan harga Rp400 ribu per kilogram,” ujar Sakti Wahyu Trenggono pada acara panen lobster perdana di BPBL Batam, Rabu (10/9).

Ia menegaskan Indonesia memiliki potensi besar karena ketersediaan bibit lobster yang melimpah secara alami.

“Pasar global seafood diperkirakan mencapai 414 miliar dolar AS, sementara kontribusi ekspor Indonesia baru sekitar 5 miliar dolar AS. Jadi kami memiliki potensi yang sangat besar di Kepri dan Batam,” kata dia.

Sebagai informasi, lobster yang berhasil dipanen sebanyak 6.000 ekor, terdiri dari tiga macam yakni jenis pasir, bambu dan mutiara.

Panen perdana ini juga dihadiri Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dan Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto.

Wapres Gibran menekankan pentingnya melibatkan pemangku kepentingan lokal dalam pengembangan ekonomi biru, serta mempercepat finalisasi Peraturan Presiden (Perpres) terkait pencegahan penyelundupan benih-benih lobster (BBL).

“Survival rate lobster kita sudah 80 persen. Tinggal digencarkan lagi dan dimodelkan ke daerah lain,” katanya.

Sementara itu, Titiek Soeharto memberikan apresiasi tinggi atas capaian KKP. Menurut dia, teknologi pembesaran lobster ini memberi nilai tambah signifikan.

“Selama ini benih banyak diekspor, namun sekarang kita bisa membesarkan sendiri. Ke depan, kerja sama luar negeri harus diarahkan agar pembesaran dilakukan di Indonesia, sehingga membuka lapangan kerja dan meningkatkan devisa,” katanya.

Melalui program ini, KKP menargetkan pengembangan lobster tidak hanya untuk pasar ekspor, tetapi untuk menggerakkan ekonomi biru secara nasional dengan melibatkan nelayan, masyarakat pesisir, hingga industri perikanan lokal.