Sosiofish Jadi Senjata Baru Pemkab Bandung Perkuat Sektor Perikanan

BANDUNG – Sektor perikanan memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan devisa melalui ekspor komoditas perikanan.

Potensi sumber daya laut dan budidaya yang besar menjadikan sektor ini sebagai salah satu penggerak ekonomi, terutama di wilayah pesisir.

Namun, optimalisasi kontribusinya memerlukan penguatan produktivitas, akses pembiayaan, penerapan teknologi, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan agar pertumbuhan sektor perikanan dapat berlangsung secara inklusif dan berdaya saing tinggi di pasar global.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, Jawa Barat, memperkuat pengembangan ekonomi sektor perikanan melalui program sosiofish dan pencetakan wirausahawan baru guna meningkatkan produktivitas serta daya saing usaha.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (Dispakan) Bandung, Uka Suska Puji Utama, di Bandung, Rabu (17/6), mengatakan bahwa program sosiofish dirancang untuk mendorong lahirnya pelaku usaha baru sekaligus menjaga keberlanjutan usaha perikanan yang telah berjalan di masyarakat.

"Program itu merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap risiko kerja bagi tenaga kerja, termasuk bidang perikanan," katanya.

Dia menjelaskan bahwa sosiofish adalah program yang memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pelaku usaha perikanan, seperti pelaku budidaya ikan, pembenih, dan pelaku usaha perikanan lainnya.

Menurut dia, perlindungan sosial dan penguatan kapasitas usaha tersebut menjadi bagian penting dalam membangun sektor perikanan yang produktif serta mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.

Hal tersebut menjadi relevan untuk dilakukan karena produksi perikanan budidaya air tawar di daerah tersebut mencapai 53.162 ton berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung 2025.

Program tersebut sendiri ditargetkan dapat memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada 300 pelaku usaha perikanan dengan seluruh iuran ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung.

Selain perlindungan sosial, pemerintah daerah juga menyelenggarakan bimbingan teknis melalui program pencetakan wirausahawan baru sektor perikanan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial para peserta.

Program tersebut dilaksanakan dalam beberapa angkatan pada fokus komoditas berbeda dengan angkatan pertama diikuti 50 peserta yang mengembangkan usaha ikan hias, sedangkan angkatan kedua diikuti 60 peserta pada komoditas lele dan nila.

Uka mengatakan program serupa yang dilaksanakan pada 2025 berhasil mencetak 130 wirausahawan baru sektor perikanan.

Capaian tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk mengembangkan usaha di sektor yang berpotensi menciptakan nilai ekonomi baru.

"Dari total tersebut, sebanyak 90 persen dari peserta program pada 2025 tetap eksis hingga saat ini," katanya.

Menurut dia, keberlanjutan usaha para peserta menjadi indikator bahwa program pengembangan kapasitas dan perlindungan sosial dapat mendukung penguatan ekonomi sektor perikanan di Kabupaten Bandung.