Rupiah Melemah, Ketidakpastian Politik Dunia Kian Menghantui Pasar

JAKARTA – Melemahnya rupiah seiring ketidakstabilan politik di Prancis dan Jepang mencerminkan sensitivitas pasar terhadap dinamika geopolitik global.

Kondisi politik yang tidak pasti di kedua negara besar tersebut memicu kekhawatiran investor atas prospek ekonomi global, sehingga mendorong peralihan modal ke aset yang dianggap lebih aman seperti dolar AS.

Tekanan eksternal ini menambah beban pada rupiah, terutama di tengah kebutuhan impor yang tinggi dan potensi capital outflow dari pasar keuangan domestik.

Situasi ini menunjukkan bahwa stabilitas politik internasional memiliki dampak signifikan terhadap pergerakan mata uang negara berkembang, sehingga Indonesia perlu memperkuat fondasi makroekonomi, menjaga cadangan devisa, dan memastikan kebijakan moneter yang adaptif untuk meredam gejolak eksternal.

Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan, Selasa (9/9) sore, melemah sebesar 172 poin atau 1,05 persen menjadi Rp16.482 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.310 per dolar AS.

Analis mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi menganggap pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi ketidakpastian politik di Prancis dan Jepang.

Menurut Ibrahin, pertama ialah kondisi perpolitikan di Eropa, tepatnya di Prancis, yang memanas.

"Perdana Menteri Prancis Francois Bayrou mengundurkan diri setelah kehilangan mosi kepercayaan di Majelis Nasional," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (9/9).

Sebagaimana diumumkan Ketua Majelis Nasional Yael Braun-Pivet, dari 589 anggota majelis, Bayrou hanya mendapat 194 suara dukungan terhadap pemerintahannya, sementara 364 suara lainnya menolak mendukung Bayrou. Sejumlah 15 anggota lainnya abstain.

Atas keputusan parlemen tersebut, Bayrou akan menyampaikan mundurnya pemerintahan yang ia pimpin kepada Presiden Emmanuel Macron pada hari ini, demikian menurut BFM TV.

Bayrou, yang baru mengumumkan kerangka APBN Prancis tahun 2026 pada Juli lalu, berupaya menggalang dukungan parlemen terhadap usulan kebijakan penghematan anggaran negara sebesar 44 miliar euro untuk menekan utang negara yang semakin meningkat.

Utang negara Prancis saat ini mencapai 113 persen dari pendapatan domestik bruto nasional. Negara tersebut juga mencatatkan defisit anggaran sebesar 5,8 persen, salah satu yang tertinggi di Uni Eropa.

Namun, partai oposisi di Majelis Nasional dari spektrum politik yang berseberangan, yaitu partai La France Insoumise (LFI) yang berhaluan kiri ekstrem, kemudian Partai Sosialis, serta Partai Rassemblement National (RN) yang berhaluan kanan ekstrem, sepakat tidak akan mendukung pemerintahan Bayrou.

Negosiasi APBN telah menjadi sumber utama ketegangan antara faksi politik di Prancis.