19 Orang Tewas dalam Aksi Demo Gen-Z di Nepal, PBB Serukan Penyelidikan

KATHMANDU - Setidaknya 19 orang tewas pada Senin (8/9) ketika polisi membubarkan demonstran muda di Kathmandu dan wilayah lain di Nepal yang menuntut pemerintah mencabut larangan media sosial dan memberantas korupsi.

Beberapa situs media sosial -- termasuk Facebook, YouTube dan X -- tidak dapat diakses di Nepal sejak Jumat setelah pemerintah memblokir 26 platform yang tidak terdaftar, membuat pengguna marah dan bingung.

Polisi menggunakan peluru karet, gas air mata, meriam air dan pentungan ketika para demonstran menerobos kawat berduri dan mencoba menyerbu ke area terlarang di dekat parlemen.

"Tujuh belas orang tewas," ujar Shekhar Khanal, juru bicara kepolisian Lembah Kathmandu, kepada AFP. Dua orang lainnya tewas di Distrik Sunsari di Nepal timur, media lokal melaporkan.

Khanal mengatakan sekitar 400 orang terluka, termasuk lebih dari 100 polisi.

Menyusul kekerasan tersebut, menteri dalam negeri Ramesh Lekhak mengundurkan diri pada rapat kabinet di malam hari, media setempat melaporkan.

"Saya berada di sana untuk melakukan protes damai, tetapi pemerintah menggunakan kekerasan," kata Iman Magar, 20 tahun, yang terkena tembakan di lengan kanannya.

"Itu bukan peluru karet, melainkan peluru logam, dan peluru itu melukai sebagian tangan saya. Dokter bilang saya perlu dioperasi."

Sirene meraung di seluruh kota saat korban yang terluka dibawa ke rumah sakit.

"Saya belum pernah melihat situasi yang begitu mengganggu di rumah sakit," kata Ranjana Nepal, petugas informasi di Rumah Sakit Sipil, yang menerima banyak korban luka. 

"Gas air mata juga memasuki area rumah sakit, sehingga menyulitkan para dokter untuk bekerja," ujarnya kepada AFP.

PBB Serukan Penyelidikan 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menuntut penyelidikan yang cepat dan transparan terhadap kekerasan tersebut.

"Kami terkejut dengan pembunuhan dan cedera yang dialami para pengunjuk rasa di Nepal hari ini dan mendesak penyelidikan yang cepat dan transparan," kata juru bicara kantor hak asasi manusia PBB, Ravina Shamdasani, dalam sebuah pernyataan.