BKKBN DIY Pastikan Layanan KB Tetap Berjalan di Tengah Gejolak Sosial

Kepala Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Mohamad Iqbal Apriansyah menegaskan bahwa pelayanan keluarga berencana (KB) tidak boleh terhenti dalam kondisi apapun, termasuk saat situasi sosial masyarakat terganggu.

“Dalam situasi apapun, layanan KB harus tetap tersedia, termasuk ketika aksi demonstrasi berlangsung di berbagai daerah beberapa hari terakhir,” ujar Iqbal di Yogyakarta, Selasa (2/9).

Menurutnya, masyarakat tetap memiliki hak untuk mendapatkan informasi, pendampingan, dan akses terhadap alat kontrasepsi sesuai kebutuhan, meskipun aktivitas sosial di sejumlah wilayah terhambat.

“KB adalah layanan publik esensial karena berkaitan langsung dengan kesehatan ibu, anak, dan kesejahteraan keluarga,” tegasnya.

Iqbal menjelaskan, meski terdapat gangguan akibat demonstrasi, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN bersama mitra kerja, termasuk tenaga kesehatan, bidan desa, dan fasilitas layanan kesehatan, terus berupaya memastikan layanan KB tetap tersedia.

“Penyampaian aspirasi adalah bagian dari dinamika demokrasi yang patut dihargai. Namun, jangan sampai hal itu mengganggu akses kesehatan masyarakat. KB merupakan investasi penting untuk menjamin kualitas generasi bangsa, sehingga harus selalu siap diakses kapan pun,” ujarnya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak ragu mendatangi fasilitas kesehatan terdekat apabila membutuhkan layanan KB, serta memanfaatkan jalur komunikasi daring yang telah disiapkan sebagai alternatif.

“Masyarakat dapat menghubungi Penyuluh KB di setiap kapanewon atau kemantren, kader di tingkat RW maupun dusun, serta Tim Pendamping Keluarga berbasis desa,” jelasnya.

Lebih lanjut, Iqbal menyampaikan bahwa para penyuluh KB juga diminta berperan aktif menjaga suasana kondusif di wilayah masing-masing, salah satunya dengan memperkuat kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat.

“Kemendukbangga/BKKBN berkomitmen, meskipun ada gejolak sosial maupun keterbatasan mobilitas, keberlangsungan program pembangunan keluarga dan kesehatan reproduksi tetap menjadi prioritas utama,” tandasnya.