TKD: Ujian Serius Keadilan Fiskal atau Sekadar Ritual Anggaran?

Bima menyambut positif berbagai masukan dari Komisi II DPR dan mengatakan perlunya penelusuran lebih lanjut untuk perbaikan tata kelola TKD.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan pengawasan anggaran melalui kerja sama dengan kementerian teknis terkait serta memastikan integrasi perencanaan antara pusat dan daerah.

"Utamanya juga adalah integrasi perencanaan. Jadi, perencanaan pusat dan daerah itu harus sama-sama dipastikan sesuai dengan siklus penganggaran-penganggaran," tambahnya.

Selain itu, Bima meminta pemerintah daerah menelusuri lebih jauh sumber pembiayaan alternatif dari pihak ketiga.

Menurutnya, penyesuaian alokasi dana transfer dari pusat tidak boleh mengganggu pelayanan dasar masyarakat, seperti pemeliharaan jalan, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pokok lainnya.

"Kami pastikan, kami melakukan supervisi itu agar daerah-daerah tidak mengalami persoalan terkait dengan pelayanan kebutuhan dasar tadi. Sembari kita dukung untuk dilakukan penguatan mencari sumber-sumber pendanaan alternatif," ucapnya.

Acara tersebut turut dihadiri Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, para anggota Komisi II DPR RI, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jatim, serta bupati/wali kota se-Jatim.