Agar Bisa Akses Pembiayaan, Koperasi Desa Harus Masuk Microsite

JAKARTA – Sebagai syarat wajib koperasi untuk bisa mengakses dukungan pemerintah, terutama untuk pembiayaan, harus masuk ke platform microsite. “Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mendorong transformasi digital dan meningkatkan kredibilitas koperasi,” kata 

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Kamis.

Dia menegaskan bahwa pemanfaatan platform Microsite Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih kini menjadi wajib. "Koperasi Desa yang belum masuk microsite tidak bisa mengajukan pembiayaan," kata Budi Arie dalam Rapat Koordinasi (Rakor) di Surabaya, Kamis, dikutip dari keterangan pers.

Ia menambahkan microsite bukan hanya pendataan, melainkan juga alat untuk membangun transparansi dan akuntabilitas. Hingga 18 Agustus 2025, tercatat 80.605 unit Kopdes sudah berbadan hukum. Dari jumlah tersebut, 35.343 unit koperasi telah memiliki akun microsite, dengan 2.921 unit di antaranya sudah memperbarui data.

Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah akun microsite tertinggi, mencapai 4.670 unit Kopdes. Namun, Budi Arie menyoroti perlunya percepatan pembaruan data. "Ini menunjukkan perlunya percepatan sosialisasi dan pendampingan agar tidak hanya banyak yang terdaftar," katanya.

Menurutnya, data yang tercatat dalam microsite dapat meminimalkan risiko penyalahgunaan dana dan meningkatkan kredibilitas di mata perbankan, BUMN, dan mitra usaha lainnya. Dengan rekam jejak digital yang jelas, lembaga pembiayaan akan lebih percaya untuk menyalurkan modal ke koperasi.

Selain sebagai syarat pembiayaan, platform microsite juga berfungsi sebagai sarana promosi potensi dan produk desa. Microsite dapat memperkuat tata kelola digital koperasi dan mempermudah integrasi dengan berbagai program pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya.

Budi Arie juga menekankan keterhubungan microsite dengan BUMN, marketplace UMKM, dan lembaga keuangan akan membuka peluang besar bagi koperasi untuk meningkatkan daya saing. Akses pasar dan permodalan menjadi lebih luas karena koperasi kini memiliki identitas digital yang diakui secara resmi.

Selain itu, keberadaan satuan tugas wilayah juga menjadi kunci percepatan digitalisasi ini, membantu ribuan koperasi dalam proses sinkronisasi data. Dalam jangka panjang, pemerintah berharap microsite menjadi pondasi untuk membangun ekosistem koperasi modern yang mampu beradaptasi dengan era digital. Upaya ini juga menjadi bagian dari strategi besar mewujudkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian rakyat.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memaparkan perkembangan program Kopdes Merah Putih di Jawa Timur yang sudah beroperasi 68 unit. Ia berkomitmen untuk melakukan percepatan agar seluruh Kopdes yang terbentuk segera dapat beroperasi.

Ia menyebut mayoritas Kopdes di Jawa Timur menghadapi kendala utama dalam permodalan. Sebagian besar koperasi yang ada adalah koperasi baru dengan modal rata-rata di bawah Rp2 juta. Kondisi ini membuat mereka kesulitan membiayai operasional. Oleh karena itu, penguatan modal menjadi krusial untuk keberlanjutan bisnis mereka.

"Baik dari Himbara maupun Danantara dan juga Bank Pembangunan Daerah harus berbagi proses. Regulasi terkait dengan pinjaman kepada Himbara masih belum ada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaannya," kata Khofifah.