Warga Bandung Mesti Tergerak Keprihatinan untuk Selamatkan Hewan di Bandung Zoo. Jangan Diam Saja

BANDUNG – Jika didiamkan konflik manajemen Bandung Zoo bakal mematikan hewan-hewan. Untuk itu, warga Bandung jangan diam saja. Selamatkan hewan-hewan di Bandung Zoo. Jangan sampai konflik ego para pihak untuk rebutan Bandung Zoo mengorbankan binatang di dalamnya.

Ketua Umum Perhimpunan Kebun Binatang Seluruh Indonesia (PKBSI) Rahmat Shah menegaskan bahwa polemik pengelolaan Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo) jangan sampai mengorbankan satwa demi kepentingan segelintir pihak.

“Maka yang terpenting adalah bagaimana satwa tetap lestari, karyawan tetap bekerja dengan baik serta pengusaha kecil di sekitar kebun binatang tetap bisa mencari nafkah. Jangan sampai mereka dikorbankan hanya karena konflik hukum,” kata Rahmat, di Bandung, Rabu.

Ia menilai, kisruh pengelolaan Bandung Zoo hingga ditutup sementara waktu, berawal dari konflik salah satu petinggi Yayasan Margasatwa Tamansari (YMT) Bisma Bratakoesoma yang ingin menguasai lahan negara. “Awalnya ini adalah keributan di satu yayasan, di mana satu pihak ingin menguasai lahan negara. Saya sudah ingatkan mereka, itu masuk pidana. Jangan sekali-sekali coba-coba dengan lahan milik negara,” kata dia.

Ia mencontohkan, seluruh kebun binatang besar di Indonesia, seperti di Medan, Semarang, Solo, dan Surabaya, dikelola pemerintah daerah, bukan yayasan atau pribadi. Oleh karena itu, kata dia, aneh jika ada pihak yang ingin menyewa atau menguasai lahan negara.

“Semua kebun binatang itu tidak ada yang dimiliki yayasan ataupun pribadi. Bagaimana mungkin menyewa kalau itu milik sendiri? Itu aneh,” katanya. PKBSI, lanjut dia, pada prinsipnya siap membantu apabila diminta oleh Pemerintah Kota Bandung untuk mengelola Bandung Zoo sampai adanya putusan hukum inkrah terkait kasus yang menjerat dua petinggi Yayasan Margasatwa Tamansari (YMT), Sri dan Bisma Bratakoesoma.

“Kami punya tenaga ahli, dan bisa bekerja sama dengan lembaga konservasi yang mampu. Tapi jangan ditutup, karena biaya pakan satwa saja bisa mencapai 800 juta per bulan, dan gaji pegawai 800 juta. PKBSI tidak punya dana sebesar itu,” kata dia.

Sementara itu,  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung minta Pemerintah Kota Bandung segera berkoordinasi dengan Persatuan Kebun Binatang Seluruh Indonesia (PKBSI) untuk menangani kesehatan dan asupan gizi satwa di Bandung Zoo selama masa sengketa pengelolaan.

Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, Jawa Barat Edwin Senjaya mengatakan perlunya pihak independen dari lembaga konservasi satwa yang netral dan profesional untuk mengurus satwa agar tidak menimbulkan persoalan baru. "Mungkin nanti pihak Pemerintah Kota Bandung bisa berkoordinasi dengan PKBSI supaya selama ini memang dalam status quo sebaiknya mengurus hewan itu adalah pihak yang netral yang independen, sehingga tidak lagi menimbulkan persoalan di kemudian hari," kata Edwin.