Bulog Genjot Penyaluran SPHP, Efek ke Pasar Belum Teruji

JAKARTA – Perum Bulog melaporkan telah menyalurkan 18.500 ton beras melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hingga pekan pertama Agustus 2025. Langkah ini diklaim sebagai upaya menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Namun, angka distribusi yang tampak besar ini tidak serta-merta menjawab pertanyaan krusial: apakah penyaluran tersebut benar-benar cukup untuk menahan laju kenaikan harga di tengah tekanan pasokan akibat perubahan iklim, biaya produksi yang melonjak, dan distribusi yang kerap tersendat di lapangan?

SPHP memang dirancang sebagai tameng pertama melawan gejolak harga, tetapi jika tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas petani, pembenahan rantai pasok, dan pengendalian impor, kebijakan ini berisiko hanya menjadi “pemadam kebakaran” yang bekerja sesaat.

Stabilitas pangan sejati bukan sekadar menyalurkan beras dalam jumlah besar, melainkan memastikan ketersediaannya merata, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

"Penyaluran SPHP secara nasional semenjak digelontorkan di bulan Juli 2025 hingga hari ini telah mencapai 18.500 ton," kata Wakil Direktur Utama Perum Bulog Marga Taufiq sebagaimana keterangan di Jakarta, Senin (11/8).

Marga menyampaikan hal itu saat menerima Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024–2025 di Kompleks Pergudangan Panaikang Perum Bulog Kantor Cabang Makassar Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Dia menyebutkan, penyaluran beras SPHP khusus di wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sulawesi Barat (Sulbar) telah mencapai 2.400 ton.

Ia menegaskan, Pemerintah dan Bulog terus melakukan langkah stabilisasi harga salah satunya melalui penyaluran beras program SPHP yang ditargetkan 1,5 juta ton hingga Desember 2025.

“Sekarang kita mengeluarkan program SPHP untuk menurunkan harga beras yang sementara naik. Dengan subsidi pemerintah yang mengintervensi pasar, diharapkan tidak terjadi fluktuatif harga beras,” jelas Marga.

Kunjungan Anggota Komisi IV DPR RI yang dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto disambut Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, Wakil Direktur Utama Perum Bulog Marga Taufiq, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi, dan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin.

Titiek menyampaikan kepuasannya melihat ketersediaan stok beras Bulog di Sulsel yang mencapai 500 ribu ton.

Stok tersebut dinilai sangat baik karena dapat memenuhi seluruh gudang Bulog bahkan hingga sewa gudang pihak ketiga.

“Kami mengecek stok beras Bulog di sini untuk memastikan apakah cukup. Ternyata cukup. Kami juga mengecek sisa impor beras tahun lalu yang harus segera dikeluarkan, dan ini pelan-pelan sudah dikeluarkan. Jadi, untuk cadangan beras di Sulsel, ini mencukupi,” ujar Titiek.

Terkait harga beras, Titiek optimistis akan kembali normal melalui intervensi pasar yang dilakukan Bulog khususnya lewat program SPHP.

“Ini tugasnya BULOG untuk intervensi pasar. Kalau harganya naik, mereka harus lepas SPHP supaya harganya normal kembali. Mudah-mudahan secepatnya bisa normal kembali,” tambahnya.