Dinilai Janggal, Badan Statistik PBB Diminta Audit Data Pertumbuhan Ekonomi BPS

JAKARTA– Data pertumbuhan ekonomi triwulan II 2025 yang dirilis oleh BPS menimbulkan indikasi adanya perbedaan dengan kondisi riil perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah data terkait dengan pertumbuhan sektor industri pengolahan dan investasi atau PMTB (pembentukan modal tetap bruto).

Sebagai lembaga pemerintah yang tunduk pada standar statistik internasional, BPS perlu bebas dari kepentingan politik, transparan dan menjaga integritas data. Dalam rangka merespon kejanggalan data BPS, Center Economic and Law Studies (Celios), lembaga penelitian independen mengirim surat permintaan investigasi pada Badan Statistik PBB yakni United Nations Statistics Division (UNSD) dan United Nations Statistical Commission. 

Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Celios menyatakan, inisiasi yang dilakukan Celios menjadi upaya untuk menjaga kredibilitas data BPS yang selama ini digunakan untuk berbagai penelitian oleh lembaga akademik, analis perbankan, dunia usaha termasuk UMKM dan masyarakat secara umum. 

Surat yang dikirimkan ke PBB memuat permintaan untuk meninjau ulang data pertumbuhan ekonomi pada triwulan ke-II 2025 yang sebesar 5,12% year-on-year. "Kami coba melihat ulang seluruh indikator yang disampaikan BPS, dan menemukan industri manufaktur tumbuh tinggi, padahal PMI Manufaktur tercatat kontraksi pada periode yang sama. Porsi manufaktur terhadap PDB juga rendah yakni 18,67% dibanding triwulan ke-I 2025 yang sebesar 19,25%, yang artinya deindustrialisasi prematur terus terjadi,"ucapnyam

 Data PHK massal menurut Bhima terus meningkat, dan industri padat karya terpukul oleh naiknya berbagai beban biaya. "Jadi apa dasarnya industri manufaktur bisa tumbuh 5,68% yoy? Data yang tidak sinkron tentu harus dijawab dengan transparansi,” ungkap Bhima menanyakan.

Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Fiskal Celios menambahkan Jika terjadi tekanan institusional atau intervensi dalam penyusunan data oleh Badan Pusat Statistik (BPS), itu bertentangan dengan Fundamental Principles of Official Statistics yang diadopsi oleh Komisi Statistik PBB. 

Dia menegaskan, data yang kredibel bukan hanya persoalan teknis, tetapi berdampak langsung terhadap kredibilitas internasional Indonesia, dan kesejahteraan rakyat. Data ekonomi yang tidak akurat, khususnya jika pertumbuhan dilebih-lebihkan, dapat menyesatkan pengambilan kebijakan. "Bayangkan, dengan data yang tidak akurat, Pemerintah bisa keliru menunda stimulus, subsidi, atau perlindungan sosial karena menganggap ekonomi baik-baik saja. Pelaku usaha, baik itu besar dan UMKM, para investor dan masyarakat pasti akan bingung dan terkena dampak negatif,” kata Media.

Celios berharap United Nations Statistics Division (UNSD) dan UN Statistical Commission segera melakukan investigasi teknis atas metode penghitungan PDB Indonesia, khususnya Triwulan II 2025. “Kami juga berharap UNSD dan UN Statistical Commission mendorong pembentukan mekanisme peer-review yang melibatkan pakar independen, serta dukungan reformasi transparansi di tubuh BPS. Keinginan masyarakat itu sederhana, agar pemerintah Indonesia menghitung pertumbuhan ekonomi dengan standar SDDS Plus sehingga datanya dapat dipertanggungjawabkan," imbuh Media.

Nailul Huda, Direktur Ekonomi Celios juga menyebutkan bahwa ketidakpercayaan terhadap data BPS didasari pada anomali yang terjadi terkait dengan data historis. “Pertumbuhan ekonomi triwulan II yang lebih tinggi dibandingkan triwulan yang ada momen Ramadhan-Idul Fitri terasa janggal. Hal ini dikarenakan tidak seperti tahun sebelumnya dimana pertumbuhan triwulanan paling tinggi merupakan triwulan dengan ada momen Ramadhan-Idul Fitri. Triwulan I- 2025 saja hanya tumbuh 4,87% year on year, jadi cukup janggal ketika pertumbuhan triwulan II mencapai 5,12%,” jelas Huda lebih lanjut. 

“Dengan sumbangan mencapai 50% dari PDB, nampak janggal dimana pertumbuhan konsumsi rumah tangga triwulan I 2025 hanya 4,95% tapi pertumbuhan ekonomi di angka 4,87%. Tidak ada momen yang membuat peningkatan konsumsi rumah tangga meningkat tajam. Indeks keyakinan konsumen (IKK) juga melemah dari Maret 2025 sebesar 121,1 turun menjadi 117,8 (Juni 2025),” tutup Huda.

Standar Internasional

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjawab keraguan sejumlah kalangan atas data pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II yang baru saja dirilis.

Dia menegasman bahwa BPS menggunakan standar internasional dalam mengukur pertumbuhan ekonomi.

Dijelaskannya pula data pendukung dalam melahirkan angka itu juga sudah cukup mumpuni.