Wamendagri: Pemda harus Perkuat Komitmen Pendanaan Lingkungan Hidup

JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan komitmen dalam mendukung urusan lingkungan hidup. Terutama dalam hal pendanaan.

"Penanganan perubahan iklim tidak bisa hanya berhenti pada kegiatan seremonial, melainkan perlu membangun ekosistem yang utuh, dari hulu hingga hilir. Dalam rangka membentuk perubahan budaya," kata Bima dalam keterangannya, Selasa (5/8).

Di sisi lain, komitmen daerah terhadap pendanaan lingkungan dapat terukur melalui data-data yang tercatat dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

“Sekali lagi, ini bukan sekadar mendukung buat event setiap momentum peringatan. Bukan juga sekadar mengalokasikan sedikit (anggaran) supaya terlihat dari Kemendagri, tetapi ini tentang Green Leadership, membangun model kepemimpinan hijau,” ujar dia.

Dalam kesempatan itu, Bima mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi iklim global saat ini. Ia mengutip pernyataan Sekretaris Jenderal PBB pada 2 tahun lalu yang menyatakan, 'selamat tinggal global warming, selamat datang global boiling'.

Menurut dia, istilah tersebut menggambarkan betapa seriusnya krisis iklim saat ini. "Global warming to global boiling, nah, Bapak-Ibu sekalian kita mau ngapain dalam konteks ini, angka-angkanya itu betul-betul membuat kita harusnya punya awareness yang sama kuat dengan para aktivis-aktivis global," ucap dia.

Bima juga menyoroti peran generasi muda dalam menyuarakan isu lingkungan. Ia mencontohkan Greta Thunberg yang berani mengkritik para pemimpin dunia karena dianggap gagal menyelamatkan Bumi.

Di tingkat lokal, ia menyebut kelompok pemuda inspiratif bernama Pandawara yang menyuarakan isu lingkungan melalui media sosial. Kritik seperti itu, menurutnya, seharusnya menjadi pengingat bagi para pemangku kepentingan, termasuk di Indonesia.

Ia menegaskan, jika pembangunan ekonomi Indonesia masih berjalan seperti biasa tanpa transformasi, maka target Indonesia Emas 2045 akan sulit tercapai.

"Kalau ekonomi pembangunan kita business as usual, modelnya sama saja, hilirisasi energi enggak ada, carbon trading kita enggak paham, maka kita enggak akan bisa Indonesia Emas tahun 2045, ini saya kira poin yang sangat-sangat penting," kata dia.

Bima menceritakan pengalamannya saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim PBB ke-21 (COP21) di Paris, di mana Indonesia menunjukkan komitmen penting terhadap isu iklim. Berkaca dari pengalaman itu, ia mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengetuk palu penganggaran yang berpihak pada lingkungan di tingkat daerah.

Dukungan kepala daerah dan tokoh-tokoh lokal juga dinilai krusial dalam mewujudkan kebijakan ekologis. Selain pendanaan, Bima mendorong Pemda untuk membangun kebiasaan dan gerakan yang mendukung keberlanjutan, seperti Earth Hour dan Car Free Day.

“Menyelenggarakan Earth Hour ini bukannya sebatas event Bapak-Ibu. Ini bukan sebatas balai kota menjadi mati lampu dan ada lilin, enggak, tapi pesannya yang sangat kuat harus ada konsistensi dalam bentuk kebijakan Car Free Day juga begitu,” ucap dia. ils/I-1