Gubernur Khofifah: Pemprov Jatim Siap Dukung Legalitas dan Status Aparatur Desa

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan pemerintah provinsi setempat siap mengawal status kepegawaian perangkat desa.

"Kalau memang ini kebutuhan kepastian hukum bagi posisi kepegawaian perangkat desa se-Indonesia, kita siap mengawali," ujarnya saat melantik Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi Jawa Timur Masa Bhakti 2025–2030 seperti keterangan diterima di Surabaya, Senin.

Akan tetapi, lanjut Khofifah, pihaknya meminta Pengurus Pusat PPDI juga harus memiliki komitmen yang sama dan mendorong pengurus PPDI di setiap provinsi juga memiliki semangat yang sama dalam mengawal status kepegawaian perangkat desa.

"Pak Ketua Umum PPDI juga mohon mendorong provinsi yang lain melakukan hal yang sama, sambil memonitor berapa banyak provinsi yang siap untuk mengajukannya," tegasnya.

Tak hanya berkomitmen mengawal, Khofifah menekankan bahwa hal tersebut dapat diupayakan melalui tahapan awal. Pengurus PPDI Jatim diminta berkirim surat kepada gubernur untuk diteruskan ke Menteri Dalam Negeri dan Presiden RI.

"Tentu suratnya harus disertai dengan dasar hukum yang jelas terkait kedudukan atau posisi status kepegawaian perangkat desa yang diharapkan," ucapnya.

Khofifah menilai perangkat desa sebagai lini terdepan pelayanan masyarakat dan pilar penting dalam sistem pemerintahan, mulai dari pelayanan publik, pembangunan, sosial budaya, hingga ketahanan ekonomi desa.

Jawa Timur tercatat memiliki 7.721 desa dengan lebih dari 41,81 juta jiwa penduduk. Berdasarkan data per 31 Juli 2025, terdapat 99.556 aparatur desa dan 55.309 anggota BPD atau total 154.865 aparat pemerintahan desa.

Gubernur Khofifah juga menyoroti masih tingginya kemiskinan di desa yang menyumbang lebih dari separuh angka kemiskinan di Jawa Timur.

"Mohon tetap memberikan kerja-kerja efektif untuk bisa menurunkan kemiskinan di desa, Ini PR kita bersama," ujarnya.

Ia pun mengajak perangkat desa menjalin sinergi dengan berbagai pihak, termasuk dengan Pemprov Jatim dan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

"Mungkin ada program-program yang bersambung dengan program-program penguatan pemberdayaan desa yang ada di provinsi Jawa Timur," ucapnya.

Menurut Khofifah, koperasi tersebut bukanlah pesaing, melainkan mitra bagi UKM dan koperasi lain.

"Perangkat desa bisa menyiapkan format yang paling produktif yang bisa dilakukan oleh koperasi perangkat desa yang diinisiasi di desa-desa," tegasnya.

Khofifah juga berpesan agar perangkat desa turut mengedukasi masyarakat soal bahaya judi online dan pinjaman online, terutama bagi penerima bantuan sosial.