Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Pemerintah Diminta Bijak Sikapi Permohonan Kewarganegaraan Eks Marinir Relawan Rusia

12 Kamis, 24 Jul 2025, 15:50 WIB | Oleh:
Pemerintah Diminta Bijak Sikapi Permohonan Kewarganegaraan Eks Marinir Relawan Rusia Pemerintah Diminta Bijak Sikapi Permohonan Kewarganegaraan Eks Marinir Relawan Rusia Doc: Dok. Antara

Yogyakarta – Pemerintah Indonesia diminta berhati-hati dan bijak dalam menyikapi permohonan kewarganegaraan kembali dari Satria Kumbara, mantan Marinir TNI AL yang menjadi tentara relawan Rusia. Direktur Eksekutif Pusat Studi ASEAN Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dafri Agussalim, mengingatkan bahwa keputusan pemerintah akan menjadi sorotan internasional.

"Kalau kita begitu saja menerima dia kembali, itu akan menimbulkan spekulasi yang luas di dunia internasional. Negara-negara lain bisa bertanya-tanya, jangan-jangan ini bagian dari strategi Indonesia, atau menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia lemah," ujar Prof. Dafri saat dihubungi di Yogyakarta, Rabu (23/7).

Ia menilai bahwa proses penanganan kasus ini tidak bisa hanya dilihat dari aspek administratif semata. "Harus ada pertimbangan diplomatik dan keamanan nasional. Ini tidak cukup ditangani oleh Kementerian Hukum dan HAM saja, tetapi juga harus melibatkan Kementerian Pertahanan, Imigrasi, dan bahkan intelijen," ujarnya.

Prof. Dafri juga mempertanyakan bagaimana Satria Kumbara bisa lolos hingga menjadi tentara bayaran di Rusia. "Itu pertanyaan penting, dan itu kan seharusnya tanggung jawab negara," ucapnya.

Terkait kemungkinan penolakan permohonan, Prof. Dafri menyebut bahwa secara hukum hal itu sah dilakukan. Namun, ia menekankan perlunya pendekatan yang hati-hati. "Kalau kita menolak, ya bisa saja. Tapi harus dilakukan dengan cara yang elegan. Dari sisi hukum boleh menolak, tapi dari sisi HAM, itu lain lagi ceritanya. Ini dilema bagi kita," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa proses hukum tetap diperlukan apabila Satria ingin kembali menjadi warga negara Indonesia. “Jika ingin kembali menjadi WNI, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan pewarganegaraan kepada Presiden RI melalui Menteri Hukum,” kata Supratman di Jakarta.

Ia menambahkan, tidak ada proses pencabutan kewarganegaraan secara eksplisit terhadap Satria. Namun, apabila terbukti menjadi tentara asing, maka status kewarganegaraannya gugur secara otomatis sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan RI.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Jennie BLACKPINK Luncurkan Font Hangeul Baru di Instagram, Bahasa Korea Makin Mendunia!
    Hi, The introduction of new Korean lettering styles shows ...
  • 3 Game Indie di Steam yang Diam-diam Punya Gameplay Adiktif
    Hi, Indie games can be surprisingly addictive when they ...
  • Jakarta Game On 2026 Buka Peluang Ekonomi Bagi Anak Gen Z
    Hi, Gaming is creating new possibilities for Gen Z, ...
  • Bukan Lagi Soal Smelter! Ini Strategi Baru yang Bikin Industri RI Naik Kelas
    Sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah melalui pembangunan ...
  • Angkatan Darat AS Berlatih Menggali Kuburan Massal untuk Skenario Perang dengan Banyak Korban
    Apa mungkin AS akan melakukan invasi darat ke ...
pasang iklan di koran jakarta
pasang iklan di koran jakarta
Nasional
Kemhan RI Perkuat Hubungan ...

Apa Makna Penghargaan Anindhita Wistara?

1 jam lalu | Aloysius Widiyatmaka

Megapolitan
Apa Makna Penghargaan Anind...
Ekonomi
Harga Cabai Rawit Rp103.500...

500 Anak-anak Terlibat di dalam LAS

1 jam lalu | Aloysius Widiyatmaka

Daerah
500 Anak-anak Terlibat di d...
Ekonomi
Diusianya Ke-75, Sido Muncu...

Terkait Penyadapan, Kapolri Keluarkan Laporan Polisi

1.5 jam yang lalu | Aloysius Widiyatmaka

Nasional
Terkait Penyadapan, Kapolri...
Nasional
Komisi III: Kasus Penyadapa...
pasang iklan di koran jakarta
Advertisement
Tak Ada Ampun Mulai dari Internal Polri, KPK, Kejagung, hingga Presiden Disadap Semua oleh LSP

Tak Ada Ampun Mulai dari Internal Polri, KPK, Kejagung, hingga Presiden Disadap Semua oleh LSP

12 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.