Tarif Lebih Murah, RI Harus Optimalkan Peluang Menampung Industri yang Relokasi

JAKARTA - Ketidakpastian ekonomi di Tiongkok akibat tarif perdagangan yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat (AS) mendorong banyak perusahaan mulai mempertimbangkan merelokasi produksinya ke negara lain. 

Pengamat ekonomi dari STIE YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko, menilai Indonesia memiliki peluang besar untuk menarik investasi masuk, terutama dari perusahaan Tiongkok yang ingin menghindari tekanan tarif dan mencari stabilitas baru.

“Ekonomi Tiongkok sedang dalam kondisi sulit, terlihat dari survei yang menunjukkan warga kaya di sana bahkan lebih pesimistis dibanding pada saat pandemi. Dalam situasi seperti ini, mereka akan sangat bergantung pada kebijakan tarif untuk bertahan,” kata Aditya kepada Koran Jakarta, Selasa (22/7).

Menurut Aditya, keputusan tarif khusus antara Indonesia dan AS yang menetapkan bea masuk 19 persen untuk produk Indonesia ke negara ekonomi terbesar dunia itu bisa menjadi daya tarik tersendiri.

“Dengan situasi itu, relokasi perusahaan Tiongkok ke Indonesia bisa meningkat, apalagi jika Indonesia memberikan insentif dan jaminan kepastian hukum,” papar Aditya.

Kendati demikian, peluang itu tidak akan datang begitu saja tanpa kesiapan konkret di lapangan. “Kita harus serius menyiapkan kawasan industri yang kompetitif seperti Shenzhen. Infrastrukturnya harus kuat, logistik efisien, dan proses perizinannya cepat,” katanya.

Aditya juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang telah menyatakan akan membangun Special Economic Zones (SEZ) atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai bagian dari strategi pertumbuhan. Menurutnya, KEK yang dirancang dengan visi jangka panjang dapat menjadi magnet utama bagi investor asing, khususnya yang sedang mencari jalur keluar dari tekanan ekonomi dalam negeri mereka.

Pada saat bersamaan, Pemerintah Daerah (Pemda) juga harus dilibatkan secara aktif. “Jangan sampai kawasan industri hanya jadi proyek di atas kertas. Daerah harus siap menyambut investasi ini, mulai dari kesiapan tenaga kerja hingga sinergi dengan pelaku UMKM lokal,” kata Aditya.

Jika momentum ini dimanfaatkan dengan tepat, Indonesia tidak hanya akan menjadi tujuan relokasi, tapi juga pusat manufaktur baru yang mampu mengisi kekosongan rantai pasok global akibat ketegangan ekonomi Tiongkok dan perubahan arah geopolitik dunia.

Krisis Properti

Sementara itu, pengamat Kebijakan Publik Fitra, Badiul Hadi mengatakan, berdasarkan pencermatannya Tiongkok saat ini mengalami tekanan, pertama, perlambatan ekonomi struktural termasuk turunnya permintaan domestik, krisis sektor properti, dan melemahnya investasi.

Kedua, meningkatnya tekanan geopolitik dan tarif dagang, terutama dari AS dan mitra strategisnya. Bahkan terdapat sinyal bahwa tarif terhadap produk-produk Tiongkok akan diperpanjang mulai 1 Agustus 2025.

“Dampaknya, perusahaan perusahaan manufaktur Tiongkok terdorong untuk melakukan diversifikasi dan relokasi pabrik ke negara negara yang memiliki tarif ekspor lebih rendah ke pasar besar seperti AS dan Uni Eropa,” tutur Badiul.

Menurutnya, ada keunggulan kompetitif Indonesia saat ini kenapa dilirik Tiongkok untuk relokasi pabrik. Tarif ekspor lebih rendah 19 persen, upah tenaga kerja relatif kompetitif, geografis dekat dengan Tiongkok dan ASEAN dan pasar domestik besar.