Rotasi Pejabat Cirebon, Bupati: Bukan Sanksi, Tapi Strategi Penyegaran

Bupati Cirebon Imron menyebutkan rotasi dan mutasi jabatan yang dilakukan terhadap 16 pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, merupakan bagian dari upaya penyegaran birokrasi 

Menurut dia, pergeseran posisi tersebut telah melalui proses uji kompetensi dan mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian PAN-RB, sebagai bentuk pembinaan karier dan peningkatan kinerja aparatur.

“Dalam pemerintahan, rotasi, mutasi, dan promosi merupakan hal yang biasa. Ini bagian dari penyegaran agar kinerja organisasi lebih optimal,” kata Imron usai pelantikan pejabat di Pendopo Bupati Cirebon, Selasa.

Ia menjelaskan pelantikan ini merupakan hasil evaluasi menyeluruh terhadap pejabat atau kepala dinas, yang telah menduduki jabatannya selama dua tahun atau lebih. 

Menurut dia, beberapa jabatan kini mengalami kekosongan dan akan diisi melalui seleksi terbuka (open bidding).

“Ada jabatan yang saat ini kosong karena terjadi pergeseran. Untuk itu, kami akan segera melaksanakan open bidding sesuai mekanisme yang berlaku,” ujarnya.

Imron menuturkan salah satu posisi strategis yang mengalami perubahan adalah jabatan Sekretaris Daerah yang kini kosong, setelah Hilmy Riva’i dilantik menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sementara itu, kata dia, jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang sebelumnya diisi oleh Iwan Rizky kini ditempati oleh pelaksana tugas. 

“Untuk jabatan yang kini dijabat pelaksana tugas, pengisiannya menunggu proses hukum tuntas atau seleksi terbuka yang akan segera kami ajukan ke pusat,” katanya.

Ia memastikan semua proses rotasi, dilakukan secara transparan dan sesuai aturan yang berlaku dalam manajemen ASN, serta tidak ada intervensi dalam proses penempatan jabatan tersebut.

“Semua tahapan berjalan sesuai ketentuan, karena kami juga berkonsultasi dengan pemerintah pusat dalam setiap keputusan pengisian jabatan,” katanya.

Ia pun berharap dengan adanya rotasi ini, roda pemerintahan di Kabupaten Cirebon dapat berjalan lebih efektif, khususnya dalam meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

“Kami ingin birokrasi yang sehat, dinamis, dan berorientasi pada pelayanan. Maka ini adalah bentuk komitmen kami dalam memperkuat struktur pemerintahan,” ucap dia.

Berikut daftar pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang dirotasi:

1. Hilmy Riva’i dari Sekretaris Daerah menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Iwan Ridwan Hardiawan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
3. Eni Suhaeni dari Kepala DP3AP2KB menjadi Kepala Dinas Kesehatan.
4. Iwan Rizky dari Kepala Dinas PUTR menjadi Staf Ahli Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan.
5. Neneng Hasanah dari Kepala Dinas Kesehatan menjadi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
6. Mohamad Fery Afrudin dari Kepala Dinas Pemadam Kebakaran menjadi Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
7. Dadang Suhendra dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM menjadi Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
8. Dede Sudiono dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
9. Erus Rusmana dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menjadi Kepala Badan Pendapatan Daerah.
10. Hafidz Iswahyudi dari Asisten Perekonomian dan Pembangunan menjadi Kepala Dinas Sosial.
11. Indra Fitriani dari Kepala Dinas Sosial menjadi Kepala DP3AP2KB.
12. Nanan Abdul Manan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
13. Ikin Asikin dari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga menjadi Kepala Pelaksana BPBD.
14. Deni Nurcahya dari Kepala Pelaksana BPBD menjadi Kepala Dinas Pertanian.
15. Alex Suheryawan dari Kepala Dinas Pertanian menjadi Kepala Dinas Koperasi dan UKM.
16. Sudiharjo dari Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM menjadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.