Tilang Manual Masih Dipakai Polda Metro Jaya, Ini Alasannya

Jakarta - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menjelaskan alasan masih menggunakan buku tilang manual saat Operasi Patuh Jaya 2025 karena masih banyak wilayah yang belum dijangkau oleh kamera Eletronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

"Salah satu target operasi itu adalah melawan arus, nah untuk ruas-ruas jalan yang tidak ter-cover oleh ETLE baik itu stasioner maupun mobile, itu harus dilakukan penindakan tilang konvensional ataupun tilang manual," kata Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (14/7).

Menurut dia, tilang manual memang tetap digunakan karena konsep penegakan hukum pada operasi kali ini tidak lagi stasioner, tapi "hunting system".

"Jadi, anggota menyasar pada titik-titik yang memang sering terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti misalnya pelanggaran anak-anak di bawah umur mengendarai kendaraan, karena kan enggak mungkin anak-anak di bawah umur mengendarai di jalan protokol," katanya.

Terkait adanya potensi pungutan liar (pungli) jika diberlakukan tilang manual, Komarudin memastikan hal tersebut tidak terjadi.

"Dalam latihan pra operasi sudah disampaikan dan selalu ditekankan tentang tidak boleh ada penyimpangan. Masyarakat silahkan laporkan ke saya langsung manakala ada tindakan yang tidak profesional baik saat operasi maupun tidak," jelasnya.

Dia juga memastikan akan memproses setiap perilaku petugas yang mencederai semangat profesionalitas dalam menjalankan bertugas.

Polda Metro Jaya mengerahkan sebanyak 2.938 personel gabungan dalam Operasi Patuh Jaya 2025 mulai Senin ini.

Operasi Patuh Jaya ini akan dilaksanakan selama 14 hari, terhitung mulai tanggal 14 sampai tanggal 27 Juli 2025, dengan melibatkan sebanyak 2.938 personel gabungan.

Operasi Patuh Jaya tahun ini mengangkat tema Tertib Berlalu Lintas Demi Terwujudnya Indonesia Emas.

Tema tersebut dinilai sangat relevan, dengan semangat untuk membangun Indonesia yang maju, aman dan sejahtera karena ketertiban dalam berlalu lintas merupakan cerminan, kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum.