Lampung Buka Sekolah Rakyat Jenjang SD dan SMP

BANDARLAMPUNG – Provinsi Lampung membuka pembelajaran Sekolah Rakyat jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada tahun ini, dengan memanfaatkan gedung Balai Latihan Kerja milik Kementerian Ketenagakerjaan di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Kota Bandarlampung.

"Setelah Sekolah Rakyat jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dilaksanakan proses pembelajarannya di BLK sini. Provinsi Lampung berkesempatan menyelenggarakan Sekolah Rakyat untuk jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP)," ujar Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Aswarodi, di Bandarlampung, Selasa (15/7).

"Jadi nanti rekan-rekan dari bidang Program Keluarga Harapan (PKH) bertugas untuk merekrut calon siswa yang berasal dari desil satu dan dua," katanya.

Dia menjelaskan untuk jenjang sekolah dasar, pemerintah akan merekrut dua rombongan belajar (rombel), dan hanya satu rombongan belajar untuk tingkat sekolah menengah pertama.

"Jadi total ada tiga rombongan belajar tambahan, ini dilakukan untuk mencukupi kuota karena Presiden meminta supaya peserta didik di tahun ajaran 2025 ini jumlahnya 20 ribu orang. Tahap 1 A dan 1 B ini jumlahnya baru 9.000 orang dan Lampung di setujui untuk ikut tahap 1 C, nantinya Sekolah Rakyat akan bertempat di satuan pelayanan vokasional atau yang dikenal sebagai BLK Bandarlampung," ucap dia.

Menurut dia, nantinya satu rombongan belajar akan berisi masing-masing 25 peserta didik.

"Kami akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Bandarlampung dan SDM PKH Bandarlampung untuk lebih mengutamakan ini, karena wilayah sekolah dasar serta sekolah menengah pertama menjadi ranah wilayah kabupaten dan kota. Sekolah Rakyat ini akan berlangsung tahun ini juga," tambahnya.

Ia melanjutkan meski nantinya fasilitas bangunan merupakan kepemilikan pemerintah provinsi, akan tetapi rekrutmen tetap menjadi tanggung jawab Kota Bandarlampung. Bila kuota tidak terpenuhi maka akan dilakukan perekrutan siswa dari kabupaten.

"Sekolah rakyat ini langsung dari Kementerian Sosial dan dinas sosial hanya menyiapkan lahan, mengurus perizinan, dan mencari peserta didik. Kalau operasional langsung dari pemerintah pusat," ujar dia.

Dia menjelaskan rekrutmen Sekolah Rakyat jenjang sekolah dasar serta sekolah menengah pertama akan mengutamakan siswa yang putus sekolah dan berada dalam desil 1 dan 2.

"Anak-anak putus sekolah akan jadi prioritas utamanya, ternyata banyak sekali anak anak kita yang tidak sekolah ditemukan di lapangan. Seperti sekarang jenjang SMA rata-rata kalau mereka tidak sekolah di Sekolah Rakyat mereka pasti tidak sekolah," ucap dia.

Menurut dia, untuk Sekolah Rakyat jenjang sekolah menengah pertama dan sekolah dasar akan tetap serupa sistemnya dengan jenjang sekolah menengah atas, dimana semua siswa akan masuk asrama.

"Nanti di 2026 kalau Sekolah Rakyat permanen sudah selesai siswa dari tahapan 1 B dan 1 C akan ditarik semua ke sana. Tahun ini pembangunan akan mulai dilakukan," kata dia.