Sekolah Rakyat Bebaskan Anak Bangsa dari Rantai Kemiskinan

Sekolah Rakyat yang mulai bergulir hari ini bakal diikuti sekitar 9.700 siswa di 63 titik sekolah rintisan di seluruh Indonesia.

JAKARTA - Program Sekolah Rakyat yang dimulai pada Senin (14/7), dinilai dapat membebaskan anak-anak bangsa dari jerat rantai kemiskinan. Program yang merupakan implementasi Asta Cita Presiden Prabowo ini memperluas akses pendidikan yang layak bagi keluarga miskin di Tanah Air.

“Sekolah Rakyat merupakan implementasi Asta Cita nomor empat Presiden Prabowo. Presiden memahami bahwa pendidikan menjadi kunci untuk memutus rantai kemiskinan. Jangan sampai kemiskinan menjadi warisan,” kata Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan/Presidential Communication Office (PCO), Adita Irawati di Jakarta, Minggu (13/7).

Adita menjelaskan, hingga saat ini masih banyak keluarga dari kelompok miskin maupun miskin ekstrem, yakni warga dengan kategori desil 1 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Badan Pusat Statistik (BPS) yang belum memiliki akses terhadap pendidikan layak, apalagi berkualitas karena memiliki hambatan ekonomi.

Menurut Adita, persoalan kemiskinan menjadi tantangan dalam upaya menuju visi Indonesia Emas 2045, karena memengaruhi pengembangan sumber daya manusia. Untuk itu, Sekolah Rakyat hadir untuk memberikan dampak, yakni membuka akses terhadap pendidikan yang berkualitas, pelatihan keterampilan, layanan kesehatan yang memadai, serta pangan dan gizi yang mencukupi.

Melalui konsep sekolah gratis berasrama, diharapkan anak-anak dari keluarga rentan dapat menikmati pendidikan yang setara dan berkualitas tanpa terbebani urusan biaya hidup.

Bakat dan Potensi

Sekolah Rakyat juga dirancang untuk memberikan keterampilan hidup kepada para siswa, sehingga mereka siap memasuki dunia kerja maupun membangun usaha.

“Presiden Prabowo Subianto telah mewanti-wanti bahwa Sekolah Rakyat harus terlaksana dengan tepat, menggunakan cara yang benar, dan benar-benar mencapai tujuannya. Para siswa diharapkan menjadi generasi muda yang mampu berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” tuturnya.

Data BPS tahun 2025, jumlah penduduk miskin pada September 2024 sebesar 24,06 juta orang atau 8,57 persen. Sebanyak 3.170.003 jiwa masuk dalam kategori miskin ekstrem.

Keterbatasan ekonomi menjadi tantangan dalam hal pemerataan pendidikan. Berdasarkan data BPS (2024) capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SMA/SMK sederajat pada rumah tangga kelompok pengeluaran terendah (kuintil 1) sebesar 74,45 persen, sementara pada kelompok pengeluaran teratas (kuintil 5) capaiannya sebesar 97,37 persen.

Persentase Anak Tidak Sekolah tertinggi berada pada kelompok umur 16-18 tahun, sebesar 19,20 persen. Sekitar 730.703 siswa lulusan SMP tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atas. Dari jumlah tersebut, 76 persen keluarga menyatakan bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab utama anak mereka tidak dapat melanjutkan sekolah, sementara 8,7 persen anak-anak tersebut harus mencari nafkah.

Data Kemendikbudristektahun 2022 mencatat, angka putus sekolah di tingkat SMP mencapai 1,12 persen, di tingkat SMA mencapai 1,19 persen.

Sebelumnya, Kemensos memberikan pembekalan kepada 1.569 guru Sekolah Rakyat dari seluruh Indonesia sebagai bagian dari persiapan menjelang dimulainya proses pembelajaran pada 14 Juli.