Agar Ekspor Tidak Mati, RI Harus Siasati Supaya Tidak Dikenakan Tarif 32% dari AS

JAKARTA - Ambisi Tiongkok untuk mendominasi pasar global dengan memproduksi berbagai barang dan jasa dengan harga yang terkesan sangat murah dibanding dengan produk kompetitornya kini mulai menghadapi tantangan. Bahkan, upaya Tiongkok membanjiri berbagai pasar di dunia dengan produk murahnya itu, kini bisa memukul balik perekonomian mereka terutama subsidi besar-besaran yang selama ini diberikan Pemerintah. 

Negara ekonomi terbesar kedua dunia itu kini berada dalam kondisi yang disebut dengan “Tiongkok Involution” yakni suatu situasi ekonomi di mana sudah melakukan berbagai upaya yang besar, tetapi kemajuan yang mereka capai seperti terjadi stagnasi dalam masyarakat dan ekonomi Tiongkok.

Hal itu karena mereka memproduksi barang yang sama terlalu banyak, sehingga terpaksa banting harga yang berakibat pada kegagalan memperoleh keuntungan yang wajar. Dengan demikian, tinggal menunggu satu per satu produknya runtuh. Langkah Tiongkok itu sebenarnya sudah diperingatkan oleh negara-negara Uni Eropa dan Amerika Serikat (AS), kalau negara Tirai Bambu itu sudah over supply, tetapi tidak digubris dan akhirnya negara mitra dagang mereka menggunakan tarif sebagai instrumen untuk membendung masuk ke negara mereka.

Ketua Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat (APKB) DI Yogyakarta, Heru K mengatakan harga produk Tiongkok di pasar lebih murah karena mereka banting harga. Tindakan tersebut bukan hanya merusak tatanan pasar, tetapi juga merusak industri di negara penerima produknya dan juga merusak ekonomi mereka sendiri.

“Akibatnya, negara lain akan menutup pintu perdagangannya dengan Tiongkok, sayangnya RI bukan hanya tidak peduli bertahun-tahun, tetapi tindakan tersebut dibiarkan, padahal kita negara lemah. Hal itu karena pejabat RIyang menentukan perdagangan dunia tidak memahami kalau membuka pasar seluas-luasnya untuk produk Tiongkok itu membunuh kita,” kata Heru.

Bebasnya produk Tiongkok masuk ke Indonesia selama ini membunuh para petani karena sekitar 60 persen komoditas pangan diimpor. Kemudian dari kegiatan impor itu, devisa negara tergerus 15 miliar dollar AS untuk membeli produk petani negara lain.

Selain petani dan devisa negara, industri dalam negeri juga merana, karena kelebihan barang Tiongkok dilempar ke negara yang tidak melindungi industri nasionalnya seperti RI. Pada akhirnya pelaku industri dalam negeri bukan hanya menghadapi serbuan barang impor murah, tetapi masih ditambah pajak siluman dan pemerasan oleh para oknum pejabat yang ikut mematikan dunia usaha.

“Bagaimana kita tidak mati dari dalam dan luar dibunuh, sehingga yang terjadi adalah pengosongan produksi nasional. Sudah tidak ada lagi pengusaha yang menjadi produsen, karena lebih muda menjadi importir. Cukup bekerja dengan oknum dan bisa membanjiri pasar Indonesia, sehingga kesannya kalau lebih murah kenapa tidak? Sebagai akibatnya, kita makin sulit membangun produksi nasional,” jelas Heru.

Negara Konsumen

Masalah baru papar Heru muncul ketika Indonesia menjadi salah satu negara konsumen di dunia, karena tidak mempunyai duit atau pendapatan yang memadai. Dalam situasi pelik itu, akhirnya harus meminjam atau berutang yang digunakan untuk makan dan konsumsi rumah tangga lainnya.

Menurut Heru, Pemerintah jangan heran kenapa pendapatan pajak negara turun karena memang penduduk Indonesia tidak produktif secara nasional. Penerimaan pajak jelasnya hanya bisa meningkat kembali jika industri nasional bertumbuh. Pajak yang semakin menyusut itu, pada akhirnya menimbulkan lubang defisit anggaran yang semakin besar. Tiap tahun defisitnya semakin naik, sebagian besar untuk cicil utang dan birokrasi, belum lagi yang dikorupsi.

Pajak konsumsi pun semakin menipis karena konsumsi daribarang impor dan daya beli menipis. Angkatan kerja pun banyak yang menganggur, sehingga saya beli dan konsumsi turun.

Pada akhirnya ekonomi secara nasional melemah karena kebergantungan pada ekonomi konsumsi yang tidak produktif.Belum lagi implikasi dari bubble properti yang sekarang baru dirasakan karena intermediasi. Banyak dana bank disalahgunakan untuk spekulasi properti dan kredit konsumsi.

Pasar modal pun ikut terimbas karena tidak banyak potensi perusahaan yang mempunyai pertumbuhan sehat sebagai perusahaan publik. “Implosion of economy” pun kini dei depan mata yaitu satu kondisi ekonomi yang menyusut ke dalam karena salah urus. Pengelolaan negara dari rezim ke rezim melalui kebijakannya mematikan industri nasional.