Wali Kota Eri Beber Arah Pembangunan Surabaya ke Depan

SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan komitmennya untuk menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan dan program pembangunan. Untuk itu, seluruh anggaran yang dikelola pemkot diarahkan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi warga.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menekankan pentingnya pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian cita-cita nasional. Ia menyatakan bahwa seluruh kebijakan fiskal di tingkat kota harus fokus pada upaya meningkatkan indikator kesejahteraan masyarakat.

"Semua anggaran Pemerintah Kota Surabaya harus sesuai dengan tujuan negara," kata Wali Kota Eri di Balai Kota Surabaya, Kamis (10/7).

Wali Kota Eri menjelaskan bahwa terdapat tujuh indikator utama yang menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan di Surabaya. Indikator tersebut meliputi penurunan angka kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka, penurunan angka kematian ibu dan anak, penurunan stunting, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), perbaikan gini ratio, serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Ia juga mengungkapkan bahwa saat pertama kali menjabat sebagai Wali Kota Surabaya, kondisi sosial ekonomi kota masih sangat terdampak oleh pandemi COVID-19. Saat itu, angka stunting di Surabaya mencapai 28,5 persen, tingkat kemiskinan berada di angka 5,9 persen, dan pengangguran terbuka sebesar 9,7 persen.

"Oleh karena itu, prioritas utama saya saat itu bukan pembangunan infrastruktur, tetapi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)," jelasnya.

Kebijakan yang fokus pada penguatan SDM tersebut dinilai berhasil menurunkan berbagai indikator negatif. Saat ini, angka stunting berhasil ditekan hingga tinggal 1,6 persen. Sementara tingkat pengangguran terbuka juga menurun drastis dari 9 persen menjadi sekitar 4 persen.

“Bahkan angka kemiskinan turun menjadi 3,9 persen, yang bahkan lebih rendah dari periode sebelum pandemi,” ungkap Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ini.

Meski fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, Eri memastikan bahwa pemkot juga tetap memperhatikan pembangunan infrastruktur dasar seperti penanganan banjir dan perbaikan jalan. Ia pun menargetkan jumlah titik banjir yang awalnya mencapai 600 lokasi dapat ditekan menjadi hanya 180 titik.

"Sehingga anggaran kita dari sekian titik, maka banjirnya berkurang menjadi berapa titik. Itulah yang menjadi kontrak kinerja dari Sekda dan jajaran Pemerintah Kota Surabaya,” ujarnya.

Terkait perbaikan jalan rusak di Surabaya, Eri menjelaskan bahwa sebagian besar kerusakan terjadi pada jalan-jalan yang merupakan tanggung jawab pemerintah pusat atau provinsi. Sebelumnya, Pemkot Surabaya tidak diperkenankan untuk melakukan perbaikan karena status jalan bukan milik daerah.

Namun setelah proses pengajuan surat resmi, pemerintah pusat akhirnya memberikan izin kepada Pemkot Surabaya untuk memperbaiki jalan-jalan tersebut, meskipun status asetnya masih berada di bawah pengelolaan pusat.

Untuk mengatasi kemacetan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan barat, Pemkot Surabaya juga merancang pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB). Proyek strategis ini ditargetkan dapat terkoneksi langsung hingga ke akses Pelindo di Simpang Teluk Lamong.

Melihat skala proyek yang besar, Wali Kota Eri membuka peluang seluas-luasnya bagi investor untuk turut serta dalam pembangunan JLLB. "Maka kami membuka selebar-lebarnya, siapapun itu untuk menjadi bagian pembangunan Surabaya," ajaknya.