KUR Triliunan Mengalir, Tapi Apakah Tepat Sasaran atau Sekadar Target?

JAKARTA - Kredit Usaha Rakyat (KUR) sangat penting karena berperan vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

KUR membantu pelaku UMKM mengakses modal usaha dengan bunga yang relatif rendah, sehingga dapat mengembangkan usaha, meningkatkan kapasitas produksi, dan memperluas pasar. 

Pemerintah mencatat realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp131,84 triliun hingga semester I 2025, atau mencakup 45,86 persen dari target tahun ini yang sebesar Rp300 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa hingga 30 Juni 2025, KUR telah menjangkau 2,28 juta debitur dengan tingkat kredit bermasalah (NPL) yang terjaga pada level 2,38 persen, jauh lebih rendah dibandingkan NPL kredit UMKM secara umum sebesar 4,36 persen.

“Capaian KUR semester I 2025 cukup positif, yang lebih penting 60 persen penyaluran KUR berhasil masuk ke sektor produksi sesuai target kita. Ini menunjukkan KUR benar-benar mendorong produktivitas UMKM,” ujar Airlangga dalam keterangan di Jakarta, Jumat (11/7).

Ia menjelaskan, untuk mendukung visi Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menyiapkan dua terobosan kebijakan besar dalam program KUR.

Salah satu terobosan tersebut adalah kemudahan akses pembiayaan KUR bagi sektor pertanian pangan, khususnya komoditas tebu. Skema ini dirancang guna mendukung target swasembada gula konsumsi pada 2028.

“Bayangkan, 86 persen tanaman tebu milik rakyat sudah menua dan perlu segera diremajakan. Tanpa intervensi cepat, mimpi swasembada gula akan sulit dicapai. Kemudahan KUR untuk sektor pertanian khususnya komoditas tebu rakyat hadir sebagai solusi konkret,” jelasnya.

Pemerintah memberikan relaksasi akses KUR bagi petani tebu rakyat, termasuk bagi masyarakat yang pernah mengakses kredit komersial. Para mitra usaha (off-taker) juga diberi kewenangan memvalidasi kelompok tani binaan mereka untuk mempercepat proses pencairan.

Debitur KUR yang merupakan binaan off-taker dan dijamin langsung oleh off-taker sebagai avalis juga dibebaskan dari syarat agunan tambahan. Agunan cukup berupa usaha yang dibiayai.

Kemudian, terobosan berikutnya ialah pengembangan skema kredit baru untuk sektor perumahan sebagai bagian dari dukungan terhadap Program Tiga Juta Rumah.

Pada sisi pasokan (supply), pengembang (developer), kontraktor, dan pedagang material skala UMKM dapat mengakses kredit hingga Rp5 miliar dengan subsidi bunga tetap sebesar 5 persen per tahun.

Sementara pada sisi permintaan (demand), UMKM yang ingin membeli, membangun, atau merenovasi rumah untuk kegiatan usaha mendapat plafon hingga Rp500 juta dengan bunga berjenjang 6-9 persen per tahun dan tenor hingga lima tahun.

“Sektor perumahan memiliki multiplier effect ekonomi yang dahsyat. Setiap rupiah yang masuk akan menghasilkan Rp1,74 output ekonomi. Belum lagi potensi menyerap 13,8 juta tenaga kerja per tahun. Ini bukan sekadar membangun rumah, tapi membangun masa depan ekonomi,” jelas Airlangga.