Diplomasi RI Dinilai Lemah, AS Tetap Kenakan Tarif 32 Persen

JAKARTA - Pemerintah Presiden Donald Trump tetap tidak mengubah besaran tarif yang akan dikenakan pada semua barang asal Indonesia yang masuk ke pasar Amerika Serikat (AS). Hal itu menandakan negosiasi tarif oleh tim pelobi Indonesia di bawah Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto gagal pada tahap pertama.

Dalam surat resmi berkop Gedung Putih tertanggal 7 Juli 2025 yang ditujukan kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Presiden AS, Donald Trump menyatakan bahwa tarif sebesar 32 persen tetap diberlakukan untuk semua produk Indonesia, terpisah dari tarif sektoral lainnya.

“Tolong pahami bahwa angka 32 persen ini jauh lebih sedikit dari yang diperlukan untuk menghilangkan disparitas defisit perdagangan dengan negara Anda,” tulis Trump dalam surat yang ia unggah secara terbuka di media sosial.

Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Airlangga, Surabaya, Radityo Dharmaputra, mengatakan kegagalan negosiasi tarif perwakilan RI menunjukkan lemahnya kekuatan diplomasi pemerintah, salah satunya dipicu dengan kekosongan jabatan Duta Besar untuk AS.

“Negara aliansi seperti Jepang dan Korsel saja kena tarif, apalagi kita yang malah mendekat ke BRICS dan tidak ada Dubes di sana (AS). Bahwa Trump memang seenaknya sendiri, dan kita tahu bahwa akan sulit negosiasi ke AS. Dan kita juga tidak maksimal untuk mau bernegosiasi dengan AS, karena malah sibuk mengurusi kunjungan ke Russia dan BRICS yang tidak menghasilkan hal konkrit kecuali Pak Presiden bisa pidato,” kata Radityo.

Menurut dia, RI minimal harus punya Dubes di AS, sayangnya yang baru diajukan Indroyono Soesilo, yang bukan diplomat karir. “Apa bisa langsung melobi Trump dan tim AS? Sementara kita tidak punya bargaining kecuali mau pakai kartu BRICS yang kita juga tidak tahu mau dibawa ke mana dan bisa apa. Memang agak sulit menghadapi ini, tapi minimal dua yang harus dilakukan kita harus makin serius lobi AS, termasuk dengan segera menempatkan Dubes dan Wakil Dubes di AS. Kalau bisa Presiden Prabowo sendiri yang datang ke AS,” katanya.

Kedua, mitigasi dengan cara mencari partner lain yang bisa menjadi pasar barang RI dan punya daya beli seperti AS.

“Daripada sibuk ke BRICS, Pemerintah harus segera mencoba menyelesaikan negosiasi dengan Uni Eropa. BRICS ini isinya negara yang juga butuh barangnya dijual, sementara Eropa mampu beli barang kita,” tegasnya.

Lebih lanjut, Trump juga memperingatkan agar Indonesia tidak melakukan tindak balas dengan menaikkan tarif. Trump mengancam akan membalas dengan menambah nilai tarif impor sesuai jumlah itu ditambah tarif 32 persen yang telah mereka tetapkan.

Namun demikian, Trump berjanji bahwa Indonesia tidak akan dikenakan tarif apabila memutuskan membangun atau memproduksi produknya di AS, sembari menjamin bahwa permohonannya akan diproses dan disetujui dalam hitungan pekan.

Trump pun menyatakan bahwa angka tarif tersebut masih bisa berubah apabila Indonesia sepakat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan dagang dan membuat ekosistem pasar nasional yang lebih terbuka kepada AS.

Bisa Bertambah

Sementara itu, Pakar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana meminta Pemerintah membatalkan negosiasi kembali ke AS, karena mulai 1 Agustus pasti akan diberlakukan tarif 32 persen, bahkan ada kemungkinan ditambah lagi 10 persen sebagai wujud ancaman Trump terhadap negara negara yang tergabung dalam BRICS.