Diperlukan, Perbaikan Fundamental Perencanaan Fiskal Jangka Menengah

Disiplin Anggaran

Sementara itu, pengamat ekonomi dari STIE YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko, mengatakan penggunaan SAL untuk menambal defisit APBN 2025 masih dalam koridor wajar, karena mekanisme itu menunjukkan fleksibilitas pengelolaan fiskal negara, selama tetap mematuhi prinsip kehati-hatian dan transparansi.

Namun demikian, Aditya mengingatkan pentingnya disiplin anggaran, terutama dalam memastikan belanja yang dibiayai SAL benar-benar bersifat prioritas dan produktif. “Penggunaan SAL jangan menjadi kebiasaan untuk menutup pelebaran defisit secara jangka pendek. Tetap perlu ada evaluasi struktural terhadap penerimaan negara dan efektivitas belanja,” tegasnya.

Defisit yang melebar jelasnya harus dibaca sebagai sinyal perlunya perbaikan fundamental dalam perencanaan fiskal jangka menengah. “Keseimbangan primer dan kualitas belanja negara tetap harus menjadi fokus utama, agar penggunaan SAL tidak menunda masalah fiskal yang lebih besar di kemudian hari,” pungkasnya.

Dalam kesempatan terpisah, pengamat Kebijakan Publik Fitra, Badiul Hadi mengatakan penting mencermati secara kritis arah penggunaan SAL tersebut.

“Kita harus bertanya lebih dalam lagi, apakah belanja prioritas pemerintah benar benar menyasar sektor yang mampu memberi efek pengganda (multiplier effect) terhadap pemulihan ekonomi rakyat, atau justru hanya menjadi pengulangan program-program rutin yang belum terukur efektivitasnya?,”ungkap Badiul.

Keterbukaan dan akuntabilitas penggunaan SAL harus menjadi perhatian utama. SAL bukan dana tak bertuan, karena merupakan hasil dari efisiensi, penghematan, dan bahkan kadang kegagalan merealisasikan program program tahun sebelumnya. Penggunaannya harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan transparansi.

Pelebaran defisit APBN 2025 (sebesar 197 triliun rupiah pada smester 1 2025) perlu dijelaskan kepada publik secara lebih menyeluruh.

“Jika defisit melebar karena peningkatan belanja yang produktif, misalnya untuk adaptasi perubahan iklim, infrastruktur desa, pangan, atau pendidikan, maka harus ada indikator kinerja yang tegas agar tidak menjadi beban fiskal jangka panjang tanpa hasil nyata,”tegas Badiul.

Keputusan penggunaan SAL sebesar 85,6 triliun rupiah tambahnya harus dilihat bukan sekadar sebagai langkah penyelamatan fiskal jangka pendek, melainkan sebagai ujian atas komitmen Pemerintah dan DPR dalam memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, terutama kelompok rentan dan daerah tertinggal.