Diperlukan, Perbaikan Fundamental Perencanaan Fiskal Jangka Menengah

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui usulan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menggunakan Sisa Anggaran Lebih (SAL) sebesar 85,6 triliun rupiah untuk menutupi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang lebih besar.

Dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI di Jakarta, Kamis (3/7), Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah memaparkan pemanfaatan SAL sebesar 85,6 triliun rupiah itu akan digunakan untuk mengurangi jumlah penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), memenuhi kewajiban pemerintah atau belanja prioritas, dan pembiayaan defisit.

Sesuai rapat kerja, Menkeu mengaku akan memantau perkembangan belanja dan pendapatan negara untuk menentukan alokasi penggunaan SAL.

Dalam kesempatan itu, Pemerintah dan DPR juga menyepakati proyeksi baru asumsi dasar ekonomi makro 2025 untuk menjaga keseimbangan makro Indonesia yang berkelanjutan dan memberikan ruang fiskal yang kredibel dan adaptif.

Terkait asumsi makro, prospek perekonomian Indonesia bergerak dalam lanskap global yang sarat ketidakpastian, utamanya akibat eskalasi ketegangan perdagangan dunia maupun konflik geopolitik, gejolak pasar keuangan, serta disrupsi rantai pasok dan arus modal internasional.

Dengan mempertimbangkan interaksi faktor global dan domestik, pemerintah dan DPR menyepakati prognosis asumsi dasar makro 2025 dengan rincian sebagai berikut.

Pertumbuhan ekonomi pada semester II serta outlook pada akhir tahun ditargetkan berada pada rentang 4,7 persen sampai 5 persen.

Sedangkan, inflasi diproyeksikan pada rentang 2,2-2,6 persen, tingkat bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun ditargetkan pada rentang 6,8-7,3 persen, nilai tukar rupiah diproyeksikan 16.300-16.800 per dollar AS dan harga minyak mentah Indonesia ditargetkan sebesar 66-94 dollar AS per barel pada semester II dan 68-82 dolar AS per barel pada akhir tahun.

Sedangkan, lifting minyak bumi diprediksi sebesar 593-597 ribu barel per hari dan

lifting gas bumi ditargetkan sebesar 976-980 ribu barel per hari.

Menanggapi kesepakatan Pemerintah dan DPR itu, peneliti ekonomi Core, Yusuf Rendi Manilet mengatakan, penggunaan SAL sebagai instrumen pembiayaan defisit memang memungkinkan untuk mengurangi kebutuhan penerbitan utang baru, khususnya Surat Berharga Negara (SBN), sehingga bisa menekan beban bunga dan risiko fiskal di masa depan.

Namun demikian, perlu dicermati bahwa SAL merupakan dana cadangan yang sifatnya terbatas dan tidak dapat dijadikan solusi berulang untuk menutupi pelebaran defisit struktural.

“Penggunaan dana ini sebaiknya disertai dengan strategi jangka menengah yang komprehensif, termasuk penguatan sisi penerimaan negara serta efisiensi belanja agar defisit tidak terus bergantung pada sumber-sumber pembiayaan non-rutin,”tegasnya.

Dia juga menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam alokasi SAL, terutama jika digunakan untuk belanja prioritas dan kewajiban pemerintah. “Harus ada kejelasan dalam indikator keberhasilan dan dampak fiskal dari penggunaan dana ini agar dapat benar-benar memberikan manfaat ekonomi yang optimal. Dengan demikian, kebijakan ini dapat berfungsi sebagai instrumen stabilisasi fiskal yang efektif, bukan sekadar respons jangka pendek terhadap tekanan anggaran,” katanya.