Ruang Fiskal Menciut, Pembangunan Terjepit! Pemerintah Harus Putar Otak

JAKARTA – Posisi utang RI yang terus meningkat menyedot banyak anggaran sehingga porsi untuk membiayai pembangunan semakin kecil. Bahkan, program besar Presiden Prabowo Subianto bakal terganggu karena sempitnya ruang fiskal.

Peneliti Ekonomi Celios, Nailul Huda mengatakan proporsi pembayaran bunga utang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai 14-15 persen tiap tahunnya. Bunga pengembalian pun masih relatif tinggi.

"Kita khawatirkan fiscal space (ruang fiskal) untuk pembangunan semakin kecil karena APBN akan semakin banyak digunakan untuk pembayaran bunga utang," ucap Huda merespons peringatan Bank Dunia terhadap kondisi utang RI, Senin (30/6).

Terlebih lagi, lanjut Huda, berbagai program Prabowo juga membutuhkan dana cukup besar. Bahkan, kondisi tersebut diperparah dari sisi penerimaan negara yang masih belum meningkat secara optimal. "Dana untuk APBN akan semakin terbatas dan pembangunan nasional akan terkendala," pungkasnya.

Senada, pengamat kebijakan publik Fitra, Badiul Hadi menilai pemerintah perlu merespons serius pernyataan Bank Dunia tentang risiko kenaikan imbal hasil obligasi dan beban bunga utang Indonesia. Meskipun rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) di bawah 40 persen, risiko fiskal tak sepenuhnya terkendali.

"Tekanan ekonomi global dapat membuat biaya bunga naik signifikan, dan ini dapat memangkas ruang fiskal untuk kebutuhan pembangunan prioritas, termasuk pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan daerah," tegas Badiul.

Langkah strategis yang perlu dilakukan pemerintah saat ini adalah memperluas basis penerimaan negara. Upaya ini dapat dilakukan dengan memperbaiki tata kelola perpajakan, memperluas wajib pajak, dan mengoptimalkan penerimaan dari berbagai sumber, termasuk dari ekonomi digital dan nilai tambah lainnya.

Pada saat bersamaan, lanjutnya, diperlukan disiplin fiskal yang lebih kuat. Hal itu untuk memastikan setiap penarikan utang dilakukan dengan perencanaan matang dan digunakan untuk kebutuhan yang berdampak nyata bagi pertumbuhan dan pemerataan.

“Termasuk potensi shadow economy di kisaran 20-30 persen dari PDB. Artinya jika, PDB (2023) sebesar 20.000 - 21.000 triliun rupiah, setidaknya ada nilai ekonomi yg blm masuk sistem pajak sekitar 4.000-6.300 triliun rupiah,” jelas Badiul.

Cenderung Naik

Sebelumnya, Bank Dunia memperingatkan imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia dikhawartirkan terkerek naik akibat dampak dari peningkatan tekanan perekonomian dunia. “Adapun rasio bunga utang terhadap pendapatan di Indonesia sekitar 20 persen dibandingkan dengan rata-rata negara berpenghasilan menengah ke atas sekitar 8,5 persen,” jelas Lead Economist Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Habib Rabdalam Launching Laporan Indonesia Economic Prospects Edisi Juni 2025, pekan lalu.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi pembiayaan utang per 31 Mei 2025 mencapai 349,3 triliun rupiah atau lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 132,16 triliun rupiah. Secara persentase dari rencana pembiayaan utang, realisasinya sudah mencapai 45,02 persen dari target setahun sebesar 775,87 triliun rupiah.

Pencapaian tersebut paling tinggi selama kurun waktu serupa dibanding tahun tahun sebelumnya yaitu 20,4 persen pada 2024, 21,6 persen di 2023, 9,3 persen pada 2022, 28 persen pada 2021, dan 35,8 persen pada 2020.