Pemerintah Berencana Pangkas Anggaran Program Makanan Gratis, Tetap Targetkan 83 Juta Penerima

JAKARTA - Pemerintah Indonesia mengumumkan pemangkasan anggaran untuk program makanan gratis nasional yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Meski tetap ditargetkan menjangkau 83 juta penerima, revisi anggaran diharapkan dapat memberikan ruang fiskal di tengah tantangan defisit yang membayangi.

Menurut Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, anggaran program untuk tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp350 triliun (sekitar US$21 miliar), atau turun 22 persen dari rencana awal. Sementara itu, anggaran tahun 2024 juga dikurangi menjadi sekitar US$7,5 miliar, lebih rendah 29 persen dibandingkan proyeksi sebelumnya.

Meski terjadi pengurangan, program ini masih berpotensi menjadi program makanan gratis termahal kedua di dunia, setelah Amerika Serikat (US$29,4 miliar pada 2023), dan mengungguli Prancis (sekitar US$10 miliar).

Program ini bertujuan menyediakan makanan bergizi selama lima hari per minggu bagi pelajar, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Pemerintah juga tengah berupaya untuk meningkatkan jumlah penerima dari 5 juta menjadi 83 juta orang hingga akhir 2025. Namun, tantangan logistik di negara kepulauan seperti Indonesia, ditambah kasus keracunan makanan dan minimnya dapur umum aktif, membuat pelaksanaan program jauh dari mudah.

Saat ini, baru sekitar 1.900 dari 32.000 dapur umum yang beroperasi. Pemerintah pun melibatkan 30.000 sarjana muda untuk menjadi manajer dapur sebagai percepatan. Investasi swasta di dapur umum juga lambat, karena biaya per unit mencapai US$183.000, dengan estimasi balik modal dua tahun, membuat investor memilih bersikap wait and see.

Untuk memenuhi kebutuhan pangan program, Indonesia tengah menggenjot produksi dan bersiap mengimpor hingga 1,5 juta sapi perah guna menutup kekurangan pasokan susu. Negara-negara seperti Australia, Brasil, dan Selandia Baru menjadi kandidat sumber impor.

Meski belum mendapat penolakan politik serius, sejumlah pihak mempertanyakan kelayakan fiskal program ini. Analis dari Nomura Holdings Inc. memperkirakan defisit fiskal Indonesia akan menyentuh 2,9% dari PDB tahun ini, lebih tinggi dari target 2,5% dan mendekati batas maksimum 3,0% yang diatur undang-undang. Mereka juga memprediksi pemerintah akan mengumumkan revisi proyeksi defisit fiskal pada Juli, saat evaluasi anggaran tengah tahun dilakukan.

Menanggapi kritik terhadap program, Presiden Prabowo menyatakan tekadnya untuk menjadikan inisiatif ini sukses.

“Banyak orang sudah menyatakan banyak hal negatif… Kita perlu membuktikan bahwa mereka salah. Kami akan menyebutnya sukses, Insya Allah, pada Desember 2025,” ujarnya dalam rapat kabinet.

Meskipun menghadapi tantangan besar, program makanan gratis ini digambarkan sebagai investasi jangka panjang demi masa depan kesehatan dan kesejahteraan generasi muda Indonesia.