Saatnya Kebijakan Publik Lebih Inklusif, Komisi Informasi DKI dan Dinas Kominfotik Gelar Seminar KIP di Universitas Sahid

JAKARTA — Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta bersama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi DKI Jakarta bersinergi dengan Universitas Sahid Jakarta menyelenggarakan Seminar Keterbukaan Informasi Publik bertajuk “Inklusi Gender dan Disabilitas dalam Kebijakan Informasi Publik: Apa Kata Hukum dan Praktiknya?"

Kegiatan ini berlangsung di Auditorium Universitas Sahid, Jakarta Selatan, pada Senin (23/6).

Seminar ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik dan para pemangku kepentingan akan pentingnya akses informasi yang adil dan setara bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan perempuan selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menjamin hak setiap warga negara atas informasi.
 
Dalam sambutanya mewakili Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Komisioner Bidang E.S.A Ferid Nugroho, menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat terkait kebutuhan dan hak-hak penyandang disabilitas.

“Masyarakat perlu diedukasi bahwa teman-teman disabilitas memiliki kebutuhan khusus yang harus diperhatikan," kata Ferid.

Sayangnya menurut Ferid, baru sebagian kecil yang diakomodasi secara layak. Padahal jumlah mereka tidak sedikit.

Ferid juga menyoroti peran mahasiswa, khususnya dari Fakultas Hukum, dalam isu ini. Menurutnya, mahasiswa memiliki tugas moral dan sosial untuk memberi perhatian lebih kepada kelompok disabilitas.

“Teman-teman mahasiswa perlu terlibat aktif. Mereka bisa menjadi agen perubahan yang menyuarakan hak-hak kelompok rentan ini,” tuturnya.

Dalam paparannya, Ferid menggarisbawahi pentingnya pengarusutamaan gender dalam kebijakan publik, termasuk dalam konteks keterbukaan informasi.

“Inklusi gender harus digaungkan. Informasi publik tidak mengenal jenis kelamin, artinya laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama atas informasi. Prinsip inklusi gender harus diutamakan,” tegasnya.

Ia juga berharap, materi seminar ini dapat menjadi bahan rujukan akademik bagi mahasiswa.

“Saya berharap apa yang disampaikan dalam seminar ini bisa menjadi masukan atau bahkan referensi untuk adik-adik mahasiswa Fakultas Hukum dalam menyusun skripsi atau makalah. Nantinya, Narasumber juga bisa dimintai keterangan lebih lanjut terkait bagaimana praktik inklusi gender diterapkan,” ujarnya.

Ferid turut mengaitkan pentingnya perspektif hukum internasional dalam memahami isu gender. Ia merujuk pada konvensi internasional seperti Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women(CEDAW).

“Dalam konteks hukum internasional seperti di PBB, khususnya melalui CEDAW, ditegaskan bahwa isu gender melekat dengan identitas jenis kelamin. Kalau dulu banyak kasus hukum yang bias gender, sekarang mulai ada perbaikan,” pungkasnya.

Rektor Universitas Sahid, Prof. Dr. Giyatmi, menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi yang terjalin antara Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik), serta Universitas Sahid dalam rangka memperkuat literasi keterbukaan informasi publik.