Ekonomi RI Sulit Berkembang, Jika Oligarki Mengatur Semuanya

JAKARTA - Tekad Presiden RI, Prabowo Subianto untuk mengentaskan kemiskinan melalui distribusi kekayaan dan pendapatan nasional secara lebih adil patut diapresiasi. Pengamat Ekonomi dari STIE YKPN Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko mengatakan pernyataan Presiden soal kekayaan nasional yang dikuasai oleh segelintir elite sebagai bentuk kritik terhadap ketimpangan struktural di masa lalu. 

Presiden kata Aditya ingin menandaskan bahwa situasi seperti itu tidak akan dibiarkan terulang di era pemerintahannya saat ini dengan mengakhiri dominasi oligarki.

“Presiden mengeritik kondisi lama, di mana sistem ekonomi kita dikendalikan oleh kelompok kecil yang memiliki kekuasaan besar atas modal, kebijakan, dan sumber daya alam. Beliau menegaskan bahwa praktik oligarki semacam itu harus dihentikan,” kata Aditya kepada Koran Jakarta, Senin (23/6).

Aditya menyebut bahwa yang dimaksud segelintir elite dalam pernyataan tersebut adalah kelompok tertentu yang menjalankan kekuasaan politik dan ekonomi atau oligarki, yakni mereka yang tidak hanya memiliki usaha besar, tetapi juga ikut menentukan arah kebijakan Pemerintah demi kepentingan kelompoknya.

“Di negara maju, pengusaha besar tetap ada, tapi tidak boleh mengatur negara. Yang ingin diakhiri Presiden adalah sistem oligarki, bukan semua perusahaan besar, karena negara butuh dunia usaha,” kata Aditya.

Salah satu bentuk nyata dominasi oligarki, adalah penguasaan impor komoditas strategis hanya oleh satu atau dua entitas besar. “Impor gandum dan gula misalnya, selama ini hanya bisa diakses oleh segelintir pihak. Itu yang membuat ekonomi rakyat tidak tumbuh, karena semua saluran distribusi dikuasai,” katanya.

Pengaruh kelompok oligarki itu juga terlihat di sektor jasa keuangan dengan mengendalikan fungsi intermediasi perbankan sebagai jantung perekonomian. Bank dalam menyalurkan kredit terjadi ketimpangan, di mana sebagian besar dana justru mengalir ke sektor yang tidak menyentuh kepentingan rakyat.

“Bank lebih suka menyalurkan kredit ke proyek elite seperti pembangunan mal, yang 80 persen barangnya impor. Padahal sektor riil rakyat jauh lebih butuh pembiayaan,” ujarnya.

Jika dibandingkan dengan negara lain semisal Amerika Serikat (AS) dengan sistem ekonomi liberalisme, Pemerintah masih sangat kuat dalam mengontrol perekonomian. Presiden AS, Donald Trump misalnya dengan pendekatan yang tegas terhadap dominasi pasar.

“Trump bersahabat dengan Elon Musk, tapi tetap mencabut insentif Tesla. Ia juga mengenakan tarif impor pada Amazon dan Walmart karena dinilai merugikan industri nasional AS. Prinsipnya jelas, kalau tidak menguntungkan negara, maka harus dibatasi,” katanya.

Indonesia kata Aditya harus berani menerapkan prinsip serupa. “Kalau barang impor disubsidi negara asal, dan kita malah memberi karpet merah pada importir dalam negeri, itu menandakan sistem kita keliru. Kita butuh keberpihakan pada produksi nasional, agar pertumbuhan ekonomi tidak semu, dan devisa bisa dihemat,” paparnya.

Dampak Sosial dan Ekologis

Aditya juga mengingatkan pentingnya menjaga kekayaan alam dengan memperhitungkan dampak sosial dan ekologis dari eksploitasi yang tidak bertanggungjawab dan pengelolaan yang tidak berkelanjutan.

“Contohnya yang sekarang lagi geger di Raja Ampat sebagai kawasan tambang nikel. Pengalaman kita di tambang lain, setelah kekayaannya habis, yang tersisa hanyalah jurang tambang, rumah sakit jauh, begitu juga sekolah yang sulit diakses. Itu bukan pembangunan, itu penelantaran masa depan,”kata Aditya.