Mendesak! Wamenkum Soroti Urgensi Transformasi Digital di Sektor Hukum

“Kemajuan ini mengubah masyarakat, membentuk cara hidup, cara kerja, dan cara berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Karena itu kita hidup di mana aspek data menjadi sangat penting dan keterhubungan antara satu dengan yang lainnya begitu penting untuk kita kembangkan,” ucap Andi dalam kesempatan yang sama.

Selama ini, dirinya menyampaikan bahwa urusan di
bidang hukum identik dengan proses manual dan birokratis, tetapi kini semua pihak menghadapi momentum transformasi digital yang sudah tidak dapat dihindari.

Salah satu tujuan pelatihan, yakni untuk mengembangkan kompetensi kepemimpinan strategis pada Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dalam rangka melaksanakan tugas serta fungsi kepemerintahan dengan lebih efektif dan efisien.

Selain itu, pelatihan juga digelar guna mempersiapkan peserta dalam menghadapi tantangan dan perubahan di masa depan, serta meningkatkan kemampuan memimpin dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi.

Kegiatan PKN dilaksanakan mulai 17 Juni 2025 hingga 17 Oktober 2025 dalam 913 jam pelajaran atau setara 107 hari, dengan sistem pembelajaran blended learning terbatas.

Peserta kegiatan berasal dari lintas kementerian, yaitu Kementerian Hukum sebanyak 38 orang, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan 11 orang, Kementerian Hak Asasi Manusia enam orang, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) empat orang, serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) satu orang.