Seluruh Izin Tambang di Raja Ampat dan Pulau-pulau Kecil Harus Dicabut Tanpa Kecuali

Dalam konsep hukum, kita mengenal asas hukum lex specialist derogate lex generalis, di mana aturan hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan atau mengalahkan aturan hukum yang bersifat umum (lex generalis) ketika keduanya mengatur materi yang sama.

Oleh karena itu, meskipun PT Gag Nikel memegang IUP berdasarkan UU Minerba, pemerintah seharusnya tetap memakai UU Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai acuan.

Argumen pemerintah yang menggunakan UU Pertambangan harus dikesampingkan dan mendahulukan UU PW3PK. Hal ini sejalan dengan asas Salus populi suprema lex esto, yakni bahwa keselamatan manusia (dan tentu keselamatan ekologis) adalah hukum tertinggi.

Kekerasan dan diskriminasi berulang di Papua

Baik Gubernur Papua Barat Daya maupun Bupati Raja Ampat, menyebut bahwa warga Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, menolak penutupan tambang karena dianggap menyejahterakan kehidupan masyarakat.

Namun, perlu dicermati bahwa masyarakat adat menandatangani persetujuan tanpa keterlibatan pemerintah daerah. Seharusnya, pemerintah setempat dilibatkan untuk mendampingi dan memberikan informasi utuh sebelum masyarakat mengambil keputusan penting.

Setelah itu, masyarakat asli Papua harus diberi kebebasan dalam menentukan nasibnya, sehingga tujuan dari pembangunan termasuk pada isu pertambangan bersifat partisipatoris dan bermakna.

Salah satu alasan masyarakat masih mendukung aktivitas tambang adalah karena mereka belum merasakan dampak pencemaran secara langsung. Sebagian besar air laut dinilai masih jernih, padahal kerusakan ekologis sering kali baru tampak setelah bertahun-tahun.

Papua memiliki sejarah panjang dengan ketimpangan, kekerasan, dan diskriminasi struktural. Kekerasan ini berakar dari diskriminasi rasial yang sering dialami warga Papua.

Wilayah yang kaya akan sumber daya kerap menjadi ladang eksploitasi, dengan akses ekonomi-politik yang sangat ditentukan oleh perspektif Jakarta-sentris.

Ketimpangan relasi kuasa antara pemerintah, korporasi, dan masyarakat lokal, semakin nyata. Dalam banyak kasus, keputusan besar diambil oleh mereka yang berada di lingkar kekuasaan dan pemilik modal, tidak memedulikan komunitas yang terdampak langsung,

Dalam sistem yang dikuasai oligarki, kekuasaan digunakan untuk memperkuat dominasi dan melanggengkan kepentingan ekonomi, bahkan jika harus mengorbankan ekosistem yang rapuh.

Cabut seluruh izin tambang di pulau kecil