Infrastruktur Butuh Dana Raksasa, Swasta Diajak Ikut Urun Daya

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengajak sektor swasta untuk berpartisipasi memenuhi kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur yang diproyeksikan mencapai 625 miliar dolar AS hingga 2029.

“Total investasi yang dibutuhkan untuk infrastruktur periode 2025 hingga 2029 sekitar 625 miliar dolar AS. Anggaran negara hanya memenuhi sekitar 40 persen. Jadi, kita menghadapi kesenjangan pembiayaan,” kata Sri Mulyani dalam agenda International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta, Selasa (17/6) .

Merujuk paparannya, APBN memenuhi sebesar 143,84 miliar dolar AS dari kebutuhan investasi infrastruktur, setara 23 persen dari total kebutuhan. Sementara dari APBD sesar 106,31 miliar dolar AS atau 17 persen.

Dia pun merinci berbagai tantangan pembangunan infrastruktur. Salah satunya tekanan ekonomi global yang masih terakselerasi, di mana ketegangan geopolitik masih berlanjut sehingga memicu fragmentasi dan ketidakstabilan antarnegara dan wilayah.

Sri Mulyani pun menyoroti proyeksi Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) bahwa pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) global diperkirakan turun dari 3,4 persen pada 2024 menjadi hanya 2,9 persen pada 2025.

Laporan terbaru Bank Dunia juga memproyeksi pertumbuhan ekonomi global akan melemah menjadi 2,3 persen.

Di sisi lain, perubahan iklim juga menambah tantangan pembangunan infrastruktur. Suhu global diperkirakan akan mencapai rekor tertinggi dalam lima tahun ke depan, sehingga meningkatkan kerentangan lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Risiko tersebut juga berpeluang mendorong perpindahan penduduk, menyebabkan risiko perubahan iklim menutut tingkat ketahanan infrastruktur yang baru.

“Tantangan ini, ditambah dengan risiko iklim yang makin meningkat, menjadi rintangan besar bagi banyak negara dalam merencanakan dan mengeksekusi pembangunan infrastruktur,” ujar Menkeu.

Maka dari itu, pemerintah membutuhkan partisipasi sektor swasta serta dorongan dari berbagai mitra untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur.