Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Wakil Bupati Malang Tekankan ASN Harus Berpihak kepada Rakyat

📅 Jumat, 13 Jun 2025, 22:40 WIB | Oleh: Tim Penulis
Wakil Bupati Malang Tekankan ASN Harus Berpihak kepada Rakyat Doc: ANTARA
Ket. Wakil Bupati Malang Lathifah Shohib ditemui di Pendopo Agung, di Kota Malang, Jawa Timur, Jumat (13/6/2025).

MALANG – Wakil Bupati Malang, Lathifah Shohib, menekankan bahwa setiap aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah (pemda) setempat harus memiliki keberpihakan penuh kepada rakyat.

Lathifah ditemui di Pendopo Agung, di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat(13/6), mengatakan keberpihakan kepada rakyat, salah satunya bisa ditunjukkan dari loyalitas dan integritas dalam menjalankan tugas pelayanan.

"Saya mantan ASN selama 25 tahun, maka dari itu saya berpesan kepada semua ASN agar menjunjung tinggi keberpihakan kepada rakyat, caranya dengan melaksanakan tugas dengan memegang teguh loyalitas dan integritas," kata Lathifah.

Maka dari itu, Lathifah mengingatkan agar setiap ASN tidak melakukan perbuatan yang menyalahi aturan, seperti menggunakan wewenang dan jabatan untuk menjalankan praktik korupsi.

Sebab, setiap praktik korupsi tentunya menjadi perbuatan yang tidak hanya melawan hukum, tetapi mampu secara langsung menyakiti hati rakyat.

"Sebagaimana pesan dari Pak Bupati bahwa pejabat pemerintah harus memperhatikan itu (keberpihakan kepada rakyat). Karena jika ada satu saja yang berbuat menyimpang, maka semuanya akan terdampak," ujar dia.

Lathifah menambahkan bahwa setiap ASN yang menjadi cermin pemerintah daerah, berkewajiban menghadirkan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat.

"ASN itu juga rakyat, tidak bisa dilepaskan dari rakyat. Kinerja ASN harus kembali lagi untuk rakyat," ujarnya.

Untuk mengantisipasi munculnya pelanggaran oleh ASN, pola pengawasan melekat dan ketat terus dijalankan. Sehingga, potensi munculnya perbuatan melawan hukum maupun pelanggaran secara prosedural bisa diminimalkan.

Apalagi, baru-baru ini Kabupaten Malang baru saja meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur.

"Pengawasan melekat memang sudah berjalan, pengawasan dari sisi internal maupun eksternal pun berjalan. Semua ini akan terus kami laksanakan dengan sungguh-sungguh, artinya dilanjutkan," ucap mantan anggota DPR RI ini.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google

Operasi uji emisi kendaraan di Tangerang

21 menit yang lalu | Wahyu AP

Megapolitan
Operasi uji emisi kendaraan...
Megapolitan
Pemkot Jakut Vaksinasi Ribu...
Ekonomi
Industri sepatu rumahan kua...

Pelaksanaan program penghapusan bentor

26 menit yang lalu | Wahyu AP

Nasional
Pelaksanaan program penghap...
Megapolitan
Pemprov DKI gelar program o...
Megapolitan
Jelang Pertunjukkan Teater ...
  • Hunian Tamiang 4 Ditarget Rampung Juni 2026, Menteri PU Pastikan Tepat Waktu
    Preview komentar:
    Di bukit tempurung,kota kualasimpang,Dana perabot,ekonomi dan jadub aja ...
  • 39,7 Ton Sampah Diangkat dari Kali Sabi Tangerang
    Preview komentar:
    Bukan hanya di C2, C3 juga banyak yg ...
  • Jangan Asal Upload KTP dan NIK! Diskominfo Tangerang Peringatkan Risiko Penyalahgunaan Data.
    Preview komentar:
    Jika Pak RT meminta photovopy KK, guna pendataan, ...
Rupiah Tembus Rp18.000 per Dollar Pagi Ini, Dibayangi Tekanan Global dan Domestik

Rupiah Tembus Rp18.000 per Dollar Pagi Ini, Dibayangi Tekanan Global dan Domestik

04 Jun 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
Advertisement
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.