Lampu Kuning dari Apindo: Ekonomi RI Kian Kehilangan Tenaga

JAKARTA - Pelambatan pertumbuhan ekonomi nasional pada tuga bulan awal tahun ini menjadi peringatan dini bagi semua pihak. Jika tak segera diatasi, dikhawatirkan pelambatan tersebut menjadi masalah baru bagi Indonesia.

Karena itu, diperlukan langkah baru yang adaptif, dengan pendekatan dan mentalitas baru guna keluar dari kondisi tersebut.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memperingatkan "lampu kuning" terkait angka pertumbuhan ekonomi 4,87 persen pada kuartal I- 2025.

Pasalnya, angka pertumbuhan ekonomi kuartal I-2025 itu lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 5,11 persen.

“Angka ini adalah lampu kuning, bukan hanya bagi pemerintah maupun pelaku industri besar, tetapi juga untuk kita semua,” kata Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani dalam acara Diplomat Success Challenge, di Jakarta, Jumat (13/6).

Menurut Shinta, kondisi ini semakin menantang karena kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Data BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa lebih dari 40.000 pekerja telah mengajukan klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) hanya dalam tiga bulan pertama tahun ini.

“Sektor tekstil, garmen, dan elektronik yang selama in menjadi tulang punggung industri padat karya adalah yang paling terdampak,” kata Shinta.

Selain itu, tekanan juga datang dari berbagai arah, termasuk persaingan global yang makin ketat, ketidakpastian geopolitik, perubahan pola konsumsi masyarakat, dan menurunnya daya beli.

Dalam menghadapi tantangan ini, Apindo menyerukan refleksi dan penyusunan langkah baru yang adaptif, dengan pendekatan dan mentalitas baru.

Shinta menambahkan bahwa kewirausahaan memegang peran krusial, menempatkan UMKM sebagai pusat perubahan yang diharapkan, mengingat sektor ini menyerap 97 persen tenaga kerja di Indonesia dan menyumbang lebih dari 61 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Apindo mencatat adanya 73.992 pekerja yang menjadi korban PHK dari 1 Januari hingga 10 Maret 2025. Angka ini diperoleh dari data pekerja yang tidak lagi terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan selama periode tersebut.

Sementara itu, data dari Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan angka PHK yang lebih rendah, yakni 26.455 orang hingga 20 Mei 2025. Provinsi Jawa Tengah menjadi daerah dengan jumlah korban PHK terbanyak, yaitu 10.695 orang, diikuti Jakarta sebanyak 6.279 orang, dan Riau dengan 3.570.

Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka pengangguran di Indonesia pada Februari 2025 menjadi 3,67 juta orang, naik sekitar 83 ribu orang dari periode yang sama tahun lalu.