Lebih dari 70 Negara Ingin Kurangi Produksi Plastik

Tokyo - Lebih dari 70 negara diperkirakan akan menyerukan penetapan target global untuk mengurangi produksi dan konsumsi plastik dengan tujuan utama untuk memerangi polusi laut.

Hal itu merupakan inti pernyataan bersama yang akan disampaikan oleh Konferensi Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNOC) pekan ini, menurut sumber yang mengetahui isu tersebut pada Senin (10/6).

Seperti dikutip dari Antara, Jepang diperkirakan tidak akan mendukung pernyataan yang akan disampaikan oleh sejumlah negara Eropa dan negara-negara kepulauan Pasifik dalam konferensi yang berlangsung mulai Senin hingga Jumat di Kota Nice, Prancis bagian tenggara.

Sejumlah negara di kawasan Timur Tengah dan negara penghasil minyak bumi (bahan baku utama pembuatan plastik) juga menolak pembatasan produksi, dan diperkirakan tidak akan ikut menandatangani pernyataan tersebut.

Diperkirakan lebih dari 8 juta ton sampah plastik mengalir ke laut setiap tahunnya. Kekhawatiran juga meningkat terhadap mikroplastik yang masuk ke tubuh organisme laut dan dapat berdampak pada kesehatan manusia apabila dikonsumsi.

Perundingan mengenai penyusunan traktat internasional untuk mengatasi masalah plastik global dijadwalkan akan kembali dilanjutkan di Swiss pada Agustus mendatang.

"Ini bukan lagi hanya tentang mengelola sampah, tetapi tentang mengurangi jumlah plastik yang diproduksi," ujar salah satu perwakilan negara anggota.

Namun, minimnya dukungan terhadap pernyataan bersama tersebut menyoroti tantangan besar dalam mencapai konsensus, terutama terkait regulasi produksi yang menjadi fokus utama negosiasi.

Dalam putaran pembicaraan sebelumnya di Korea Selatan pada November-Desember lalu, negara-negara peserta belum berhasil mencapai kesepakatan terkait pembatasan produksi plastik.

Pernyataan bersama tersebut juga akan menyerukan pelaporan wajib atas volume produksi, impor, dan ekspor plastik sebagai bagian dari upaya mencapai target pengurangan yang telah ditetapkan.

Prancis, yang memimpin dukungan terhadap regulasi itu, menyebut pernyataan bersama ini sebagai "kesempatan bersejarah."

Hindari Perpecahan

Sementara itu, Jepang memilih untuk tidak mencantumkan namanya dalam dokumen pernyataan, dengan alasan ingin mendorong tercapainya kesepakatan yang inklusif dan menghindari perpecahan antarnegara.

Namun, kelompok-kelompok lingkungan mengecam sikap Jepang, dan mendesak agar negara tersebut menyatakan sikap resminya demi efektivitas perjanjian global yang tengah dirancang.