KLH Siapkan Peta Jalan Pengawasan Terpadu Kawasan Industri
📅 Rabu, 11 Jun 2025, 17:40 WIB | Oleh: Tim Penulis
Doc: Antara
Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) tengah menyusun peta jalan pengawasan kawasan industri sebagai bagian upaya menekan pencemaran di Indonesia.
Menteri LH/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq di Jakarta, Rabu (11/6), mengatakan pihaknya sudah melakukan penyegelan dua pabrik peleburan logam di Kabupaten Serang, Banten karena terbukti mencemari udara.
"Kami tidak akan berhenti di dua perusahaan ini. KLH/BPLH sedang menyusun peta jalan pengawasan terpadu yang akan mencakup kawasan industri di Bekasi, Karawang, Tangerang, hingga wilayah industri lain di Jawa," jelas Hanif.
Ia mengatakan bahwa langkah tegas yang dilakukan KLH, termasuk inspeksi dan penyegelan yang dilakukan terhadap dua perusahaan PT JAS dan PT LESI pada Selasa malam (10/6) merupakan bentuk ketegasan dan konsistensi pemerintah untuk menegakkan hukum lingkungan hidup.
Penyegelan kedua perusahaan itu sendiri disertai dengan pengambilan sampel udara dan limbah untuk analisis forensik lingkungan. Selain pelanggaran emisi, ditemukan juga praktik dumping limbah B3 secara ilegal.
PT JAS di Desa Beberan, Ciruas merupakan peleburan besi berkapasitas 150.000 ton/tahun yang menggunakan Induction Furnace dan terpantau mengeluarkan emisi pekat dalam volume besar tanpa pengelolaan memadai.
Sementara itu, PT LESI di Kawasan Industri Modern Cikande bergerak di industri peleburan logam yang sebelumnya telah direkomendasikan untuk proses hukum pada 2023, namun tidak ditindaklanjuti. Pada 4 Juni 2025, drone KLH menangkap citra emisi dari cerobong yang diduga melampaui baku mutu udara.
"Langit biru Jabodetabek harus menjadi standar baru, bukan pengecualian," jelasnya.
Menteri Hanif menekankan bahwa langkah itu bukan akhir, melainkan awal dari pengawasan yang lebih ketat dan sistematis. Dia juga menyerukan gerakan kolektif yang melibatkan pemerintah, dunia usaha dan akademisi, media serta masyarakat sipil.
"Kita butuh ekosistem pengawasan lingkungan yang adil dan kuat. Industri wajib bertransformasi ke teknologi rendah emisi. Pemerintah akan hadir sebagai pengawal. Masyarakat sebagai pengawas. Dan media sebagai suara kebenaran," demikian Hanif Faisol Nurofiq
Like, Share, Comment:
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!