Celios: Bagaimana bisa Turunkan Angka Kemiskinan, 10 Tahun Terakhir APBN Terkuras untuk Bayar Utang

JAKARTA-Peneliti Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda mengatakan, selama 10 tahun terakhir, 14 persen dari APBN Indonesia digunakan untuk membayar utang.

 "Jika belanja kita sebesar 2.500 triliun rupiah 350 triliun rupiah untuk membayar hutang. Bantuan sosial untuk mengurangi kemiskinan, hanya sekitar 3 persen saja,"sebut Huda, Rabu (11/6).

Paling tinggi di tahun 2020 sekitar 7 persen. "Jadi mana bisa mengurangi kemiskinan secara signifikan ketika porsi belanja kita banyak digunakan untuk membayar utang,"ungkapnya.

Senada dengan Huda, Manajer Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi menuturkan, Blbeban cicilan pokok dan bunga utang (debt service) mengambil porsi besar dari APBN. Pada 2019, jumlahnya mencapai sekitar?649?triliun rupiah atau sekitar 25?% dari total anggaran. "Alokasi untuk utang terbanyak dibanding belanja infrastruktur dan pendidikan, sehingga ruang fiskal untuk sektor produktif desa semakin terbatas,"ungkapnya

Beban utang yang memaksa APBN fokus pada pembayaran utang membuat alokasi untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur desa tersisih. Tanpa investasi struktural di desa, lingkaran kemiskinan sulit diputus rakyat desa tetap miskin, tanpa akses produktif dan peluang ekonomi. Bahkan banyak daerah yang terjebak karena anggaran terbatas, sehingga tidak mampu menggerakkan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja.

Laporan Bank Dunia

Diketahui, Bank Dunia merilis laporan terbarunya bertajuk “June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform”, yang menyebutkan lonjakan signifikan dalam jumlah penduduk miskin di Indonesia. Kenaikan ini bukan disebabkan oleh penurunan kondisi ekonomi, melainkan akibat perubahan metodologi perhitungan garis kemiskinan global yang digunakan Bank Dunia.

Dalam pembaruan tersebut, Bank Dunia resmi mengadopsi perhitungan purchasing power parity (PPP) 2021 dalam menentukan garis kemiskinan. Sebelumnya, Bank Dunia masih menggunakan perhitungan PPP 2017.

"Revisi PPP mencerminkan data terbaru mengenai garis kemiskinan nasional yang menunjukkan kenaikan lebih tinggi dibandingkan perubahan harga semata, terutama untuk garis kemiskinan internasional (kemiskinan ekstrem), serta garis kemiskinan negara berpendapatan menengah atas," tulis Bank Dunia dalam laporan bertajuk June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform, dikutip Senin (9/6).

Setelah mengadopsi PPP 2021, Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan internasional menjadi 3 dollar AS per orang per hari, naik dari 2,15 dollar AS per hari (PPP 2017). Dengan standar baru tersebut, sekitar dua dari tiga orang Indonesia tergolong miskin, meningkat signifikan dari 60,3 persen pada laporan Macro Poverty Outlook sebelumnya yang masih menggunakan standar PPP 2017. Namun, dengan update terbaru menggunakan PPP 2021, angka itu melonjak drastis menjadi 68,2% dari total populasi 2024 yaitu sekitar 194,4 juta jiwa.

Bank Dunia menyebutkan bahwa meskipun Indonesia telah berhasil menghapus kemiskinan ekstrem (PPP 2017), mayoritas penduduk masih berada dalam kategori rentan miskin secara global. Oleh karena itu, tantangan Indonesia ke depan bukan hanya menurunkan angka kemiskinan, tetapi menaikkan kesejahteraan mayoritas masyarakat ke level hidup layak secara global.

Perbedaan Data

Sebelumnya, Bank Dunia mengumumkan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada 2024 lalu sebesar 60,3 persen atau sekitar 172 juta jiwa dari total penduduk yang tercatat sebanyak 285,1 juta jiwa.

Angka kemiskinan yang disampaikan Bank Dunia itu sangat kontras dengan data yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2024 hanya 8,57 persen atau sejumlah 24,06 juta jiwa.