Pemkab Nunukan Salurkan Bantuan Logistik ke Daerah Terdampak Banjir

Pemerintah Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara mulai menyalurkan bantuan logistik tahap kedua ke sejumlah kecamatan terdampak banjir untuk memastikan ribuan warga terdampak bencana itu mendapatkan pemenuhan kebutuhan.

“Sebanyak 1.961 paket bantuan telah mulai didistribusikan sejak Sabtu (31/5),” kata Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Jabbar dalam keterangan diterima di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kaltara, Selasa.

Total bantuan yang disiapkan pada tahap kedua ini 2.451 paket, akan disalurkan di Kecamatan Sebuku, Sembakung, Sembakung Atulai, dan Lumbis.

Upaya penanganan bencana ini selain dilakukan pemkab, juga bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk Palang Merah Indonesia (PMI) yang mengerahkan personel untuk membantu proses penyaluran bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nunukan.

Ia menyebut kolaborasi ini vital untuk memastikan bantuan diterima masyarakat secara cepat dan tepat sasaran di tengah kondisi akses yang terbatas.

Distribusi bantuan dari Kabupaten Nunukan dilakukan menggunakan kapal jenis landing craft tank (LCT) dan tujuh truk. Armada ini efektif untuk pengiriman bantuan dalam jumlah besar dan mampu menjangkau daerah terdampak bencana yang sulit diakses.

Ia menjelaskan penyaluran bantuan bagian pelaksanaan status tanggap darurat yang telah ditetapkan selama 23 Mei-5 Juni 2025.

Tercatat 2.451 kepala keluarga (KK) terdampak bencana itu di sembilan kecamatan, meliputi Krayan, Krayan Tengah, Krayan Selatan, Krayan Barat, Krayan Induk, Sembakung, Sembakung Atulai, Tulin Onsoi, dan Sebuku.

Pemkab Nunukan menyalurkan bantuan tahap pertama pada 30 Mei 2025, berupa 1.140 sak beras, 50 pak gula pasir (setara 1.200 bungkus), serta tambahan 400 sak beras 5 kilogram (2 ton) dari Dinas Pertanian.

Sebanyak 500 paket bantuan tahap pertama, berisi beras, minyak goreng, mi instan, gula pasir, kopi, dan teh, telah disalurkan ke Kecamatan Sembakung dan Sebuku.

Kepala BPBD Nunukan Arief Budiman mengatakan 80 persen banjir di sejumlah wilayah perbatasan, seperti Sembakung, Lumbis, dan Krayan banjir kiriman dari Malaysia, sedangkan curah hujan lokal sekitar 20 persen.

Ia menyebut persoalan lintas negara ini menjadi tantangan besar mengatasi bencana dan memerlukan dukungan pemerintah pusat.

Ia mengatakan rencana kajian dampak lingkungan yang diminta pihak Malaysia dalam forum kerja sama Sosial Ekonomi Malaysia–Indonesia (Sosek Malindo) terkendala efisiensi anggaran di Balai Wilayah Sungai.

"Ini menjadi kendala utama kami, maka dalam pertemuan Sosek Malindo berikutnya, kami akan bahas alternatif solusi lainnya," katanya.