RUPTL 2025-2034, Makin Menjauhkan RI dari Target Net Zero Emission

JAKARTA- Komitmen Pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi melalui transisi dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), yang menggunakan energi kotor/fosil yakni batubara sebagai bahan bakar ke pembangkit yang berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) mulai kendor.

Hal itu terlihat pada Rencana Usaha Penyedia Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 yang disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia di Jakarta, Senin (26/5). 

Menteri ESDM dalam kesempatan itu bahkan menyitir pernyataan soal mundurnya beberapa negara dari komitmen Paris Agreement yang sudah tidak menjadi komitmen bersama lagi. Bahlil bahkan secara tegas membela pemanfaatan komoditas batubara. 

“Batubara tidak boleh dianggap sebagai komoditas terlarang, tidak apa-apa untuk digunakan jika kita membutuhkannya,” jelas Bahlil dalam konprensi pers. 

Kementerian ESDM dalam kesempatan itu menjelaskan rencana Pemerintah menambah kapasitas listrik sebesar 69,5 gigawatt (GW) pada akhir tahun 2034, sebagian besar berasal dari sumber terbarukan. Namun demikian masih berharap menambah pembangkit listrik berbahan bakar batubara baru.

Dikutip dari The Straits Times, penambahan tersebut akan membutuhkan investasi lebih dari 2.967 triliun rupiah dalam rencana pasokan listrik baru untuk tahun 2025 hingga 2034, lebih ambisius dari rencana sebelumnya untuk menambah 40GW dari tahun 2021 hingga 2030.

Dalam RUPTL 2021-2030, Pemerintah sudah menyampaikan penambahan kapasitas pembangkit itu didominasi energi baru terbarukan sehingga membantu mencapai target emisi gas rumah kaca nol persen pada tahun 2060. Kini, Pemerintah seperti disampaikan Bahlil menarik kembali komitmen untuk menghentikan aset batubara. Beberapa pembangkit listrik tenaga batu barabaru diperkirakan masih akan beroperasi secara komersial paling lambat pada tahun 2033.

“Kalau ada donatur yang memberi dana, bunga rendah, saya akan izinkan untuk pensiun,” kata Bahlil menanggapi pertanyaan mengenai rencana pensiun dini PLTU batubara sebelumnya.

Bakal Panjang

Menanggapi langkah mundur Bahlil tersebut, Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudisthira menegaskan, target net zero emission (NZE) makin jauh karena model RUPTL- nya memasukkan pembangkit batubara dan gas dalam rencana pembangunan. 

Emisi karbon yang dihasilkan 6,3 GW PLTU yang baru papar Bhima setara dengan 31,5 juta ton karbondioksida (CO2). “Begitu sudah dibangun maka umurnya bakal panjang bisa 15-20 tahun dan hambat penurunan emisi yang signifikan,” jelas Bhima.

Selain itu, dalam RUPTL terbaru tidak ada rencana memensiunkan PLTU, sehingga kurang layak disebut sebagai rencana mencapai target iklim yang ambisius.

Inkonsistensi kebijakan di sektor energi itu otomatis membuat investor yang mau masuk ke EBT jadi bingung karena pemerintah masih menempatkan batubara sebagai sektor prioritas dan malah diberi subsidi besar-besaran.

Pada kesempatan lain, Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa juga menyoroti masih besarnya proporsi batubara, gas, dan nuklir yang masuk dalam rencana pembangunan di RUPTL. 

Menurut Fabby, hal itu tidak sejalan dengan target NZE di 2060 atau lebih awal. “Kalau konsisten dengan Perpres 112/2022, seluruh PLTU seharusnya berakhir di 2050,”tegas Fabby menanggapi pengesahan RUPTL PLN 2025-2034. 

Dia juga menyoroti masuknya Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dalam RUPTL, padahal masih perlu dikaji dengan cermat dan belum ada keputusan resmi dari Presiden. Apalagi kerangka regulasi yang mengatur keamanan operasi masih minim, begitu juga risiko keamanan yang tinggi, ketidakjelasan teknologi yang akan dipakai serta penerimaan masyarakat yang rendah.

Selain itu, ketergantungan pada 10,3 GW gas justru berpotensi menimbulkan tantangan serius terhadap ketahanan energi nasional dalam jangka panjang akibat kendala pasokan gas dan harganya yang rentan karena berbagai faktor.

Saat ini terang Fabby, PLN menghadapi kesulitan memenuhi ketersediaan gas untuk pembangkitnya. Jika kebutuhan meningkat dua hingga tiga kali lipat ke depan, ancaman dan risiko terhadap terpenuhinya kebutuhan gas PLN akan semakin besar. 

“Dalam situasi ini, pengembangan energi terbarukan yang lebih besar menjadi pilihan yang lebih rendah risiko karena tidak hanya memperkuat keandalan sistem energi, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya biaya energi yang lebih terjangkau bagi masyarakat,” ujar Fabby.

Diketahui, RUPTL terbaru ini menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik energi baru dan energi terbarukan (EBT) sebesar 42,6 giga watt/GW (61 persen) dan 10,3 GW (15 persen) penyimpanan daya (storage) yang terdiri dari penyimpanan PLTA terpompa dan baterai. Selain itu, pembangkit fosil seperti 10,3 GW gas dan 6,2 GW PLTU batubara juga termasuk dalam perencanaan pembangunan dalam RUPTL.

Fabby mengakui adanya peningkatan kapasitas pembangkit energi terbarukan dalam RUPTL 2025-2034, yang porsinya lebih besar dari RUPTL sebelumnya. Sebut saja Energi surya menempati porsi terbesar yaitu 17,1 GW diikuti pembangkit energi terbarukan lainnya, seperti air (11,7 GW), angin (7,2 GW), panas bumi (5,2 GW), bioenergi (0,9 GW), dan energi nuklir (0,5 GW) yang baru pertama kali muncul di RUPTL PLN. 

“Kami mendorong pemerintah untuk terus mengawasi implementasi dan mendukung PLN untuk memastikan tercapainya target pembangunan pembangkit energi terbarukan,”tegasnya.

Dukungan Pemerintah dalam bentuk penyesuaian kebijakan dan regulasi untuk akselerasi energi terbarukan, kebijakan tarif yang mendukung kelayakan proyek, serta penguatan kapasitas dan mekanisme pelelangan agar terjadwal dan transparan, dan kemampuan keuangan PLN untuk berinvestasi. 

“Dengan demikian pembangunan pembangkit energi terbarukan dapat terealisasi sesuai periode waktu tersebut dan mencegah munculnya krisis energi,” pungkas Fabby.