Kadin: Industri Baja Perlu Dukungan Hadapi Impor

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyoroti kondisi industri baja nasional yang semakin tertekan akibat derasnya arus impor. Kadin menilai, tanpa dukungan konkret dari pemerintah, industri baja dalam negeri berisiko kehilangan daya saing dan kapasitas produksinya bisa terganggu.

Wakil Ketua Umum Kadin Perindustrian Saleh Husin menekankan pentingnya keberpihakan konkret agar industri baja nasional tetap bertahan dan tidak mati tergerus derasnya arus masuk baja impor ke Indonesia.

"Saat ini industri baja nasional seperti tergopoh-gopoh, terutama menghadapi serbuan membanjirnya baja impor di dalam negeri," kata Saleh dalam forum diskusi yang digelar Asosiasi Besi dan Baja Indonesia bersama Iron Steel Summit & Exhibition Indonesia 2025 ujar Saleh di Jakarta, akhir pekan lalu.

Seperti dikutip dari Antara, Saleh mengatakan industri baja adalah induk dari hampir seluruh sektor sehingga kesehatannya harus dijaga agar seluruh sektor turunannya juga dapat tumbuh dengan baik dan berkelanjutan.

Hal itu, menurutnya, menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional sehingga butuh perhatian serius agar industri baja tetap kuat menghadapi tantangan dan tekanan dari luar negeri.

"Penertiban pasar sangat diperlukan agar tidak beredar baja yang tidak standar atau yang biasa kita kenal dengan besi banci yang banyak beredar di black market," ucapnya.

Selain itu, dia berharap ada pengaturan agar baja yang sudah mampu diproduksi dalam negeri tidak lagi diimpor sehingga daya saing industri baja nasional dapat makin meningkat.

"Inilah keluhan dan suara dari pelaku industri baja dalam negeri, baik melalui asosiasi maupun Kadin, tentang hal ini yang mereka sampaikan, dan memang beberapa dari mereka juga tergabung dalam Kadin Perindustrian," ucapnya.

Walaupun regulasi tentang penggunaan produk dalam negeri (P3DN) sudah ada, menurut Saleh, implementasi di lapangan masih lemah.

Agar baja nasional menjadi tuan rumah di negaranya sendiri dan dapat tumbuh berkembang, dia memandang perlu ada penegasan khusus di dalam rapat kabinet terbatas dari Presiden Prabowo.

"Hal ini agar belanja APBN, APBD, dan BUMN wajib menggunakan baja produksi dalam negeri," kata mantan Menteri Perindustrian Saleh Husin.

Langkah sinergis antara dunia usaha dan pemerintah dinilai penting demi menciptakan ekosistem industri baja yang tangguh dan berkelanjutan.