Asean Belum Sepakat Akui Hasil Pemilu Myanmar
📅 Kamis, 07 Mei 2026, 06:22 WIB | Oleh: Sriyono
Doc: antara foto
ISTANBUL - Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean) belum sepakat mengakui hasil pemilu Myanmar baru-baru ini, yang menetapkan mantan pemimpin junta Min Aung Hlaing sebagai Presiden baru negara tersebut.
"Saat ini, Asean belum mencapai konsensus apa pun terkait pengakuan hasil pemilu di Myanmar," kata Asisten Sekretaris Luar Negeri Filipina Dominic Xavier Imperial, Rabu (6/5), seperti dilaporkan Philippine News Agency.
Tahun ini, Filipina menjadi ketua perhimpunan yang beranggotakan 11 negara tersebut.
Min Aung Hlaing, mengundurkan diri dari posisinya sebagai panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Myanmar pada Maret lalu, untuk mencalonkan diri sebagai presiden.
Proses pemilu yang digelar dalam tiga tahap pada Desember 2025 hingga Januari 2026 menghasilkan kemenangan bagi partai-partai pro-militer, termasuk Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan.
Sebaiknya Anda baca juga:
Ming Aung Hlaing kemudian dilantik sebagai Presiden Myanmar pada April lalu, setelah mengantongi 429 suara dari total 500 suara dalam pemungutan suara di parlemen.
Merespons hasil pemilu Myanmar, Imperial mengatakan, Asean terus berpedoman pada Konsensus Lima Poin (5PC)-kerangka kerja yang disepakati blok tersebut untuk mengatasi krisis di Myanmar.
Departemen Luar Negeri Filipina pada Rabu juga mengeluarkan pernyataan yang mendesak Myanmar untuk memberikan akses kepada utusan khusus Ketua Asean untuk bertemu dengan mantan presiden Aung San Suu Kyi, yang masih ditahan sejak dikudeta oleh militer pada 2021.
"Hal tersebut akan sejalan dengan peran utusan khusus untuk berinteraksi dengan semua pemangku kepentingan dan pihak untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi dialog nasional yang inklusif," kata Departemen Luar Negeri Filipina.
Lebih lanjut, Filipina menyambut baik laporan mengenai pemindahan Suu Kyi dari penjara ke tahanan rumah dan pengurangan sebagian hukumannya, serta amnesti yang diberikan otoritas Myanmar kepada lebih dari 1.500 tahanan politik.
Like, Share, Comment:
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!