Kemhan: Kalau Ekonomi Lemah maka Keamanan Terancam

JAKARTA-Kondisi perang dagang global, terutama yang terjadi antara Amerika Serikat dan Cina, membawa dampak signifikan secara geopolitik dan geoekonomi bagi Indonesia, mulai dari rantai pasokan global, investasi hingga fluktuasi harga komoditas. Setiap tingkat eskalasi harus diwaspadai dan dimitigasi. Indonesia pun harus beradaptasi dengan perubahan ini dengan mengembangkan optimisme.

Kris Wijoyo Soepandji, Ketua Pusat Kajian Hukum dan Pancasila, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) menekankan pentingnya membangun optimisme sebagai upaya menjaga denyut ekonomi di tengah situasi ini.  

Kris yang juga Staf Khusus Bidang Tata Negara Menteri Pertahanan menjelaskan perlunya mengenal defence intellectual management atau peran intelektual dalam mengembangkan diri sebagai insan pertahanan yang sadar. "Keamanan atau pertahanan dan ekonomi itu saling melengkapi. Kalau ekonomi lemah maka keamanan menjadi terancam begitu pun sebaliknya," ujar Kris dalam Diskusi Panel bertajuk Optimisme di Tengah Ketidakpastian Geopolitik Perang Dagang: Pentingnya Konsolidasi Segenap Kekuatan Nasional," kemarin di Kampus UI Depok.

Intervensi asing terangnya kerap mendorong pengetatan dan ini harus dihindari karena regulasi yang murni dari kepentingan nasional pasti mempertimbangkan benar ketersediaan lapangan kerja dan pemasukan negara dari industri strategis. Contohnya, industri kelapa sawit memiliki kontribusi signifikan penerimaan devisa negara, atau industri hasil tembakau yang menyerap tenaga kerja secara besar dengan melibatkan sumber daya nasional dari hulu hingga hilir. Apalagi Presiden Prabowo telah menekankan bahwa pemerintah pusat dan daerah harus sehati. Tidak terjebak silo-silo, sehingga seluruh langkah menyatu untuk kepentingan nasional, dengan demikian maka industri strategis harus dilindungi," tegasnya. 

Oki Ramadhana, Direktur Mandiri Sekuritas yang juga merupakan Alumnus Executive Course Universitas Pertahanan dalam Diskusi ini, menekankan bahwa target pertumbuhan ekonomi 8 persen tiap tahun harus didukung dengan denyut ekonomi pertumbuhan ekspansif dari seluruh bisnis. Segala program yang dilakukan pemerintah dan dunia usaha harus diarahkan untuk mencapai target itu.

"Sekarang kondisi ekonomi kita memang belum mencapai target, masih melambat di 4,8 persen di kuartal pertama 2025. Memang banyak tantangannya, misalnya proses ekspor impor dan investasi berbelit-belit, namun ini yang harus kita cari solusinya. Meski demikian, secara fundamental ekonomi kita masih solid. Satu hal yang mesti dicermati adalah investasi. Bagaimana kita bisa memastikan investasi didorong bertumbuh. Industri harus jalan, manufaktur harus dibangun, sektor informal dan UMKM harus didorong tumbuh, skill pekerja harus ditingkatkan," papar Oki.

Harus Sinkron

Satya Arinanto, Guru Besar Hukum Tata Negara, UI yang turut menjadi narasumber menegaskan pentingnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk melindungi sektor strategis nasional. Menjaga dan mendorong pertumbuhan ekonomi harus diiringi dengan peraturan yang jelas dan efektif. 

"Berlandaskan sebagai negara kesatuan, maka harus ada kesatuan antara pemerintah pusat dan daerah. Sayangnya, pemerintah daerah melegitimasi konsep otonomi daerah UU No 22 Tahun 1999, seolah-olah memberi kewenangan lebih besar pada daerah. Padahal maksud keberadaannya adalah untuk merancang pemerintahan daerah yang lebih demokratis. Di sinilah pentingnya harmonisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah," ujar Satya.

Kamrussamad, Anggota Komisi XI DPR RI yang juga Chairman Tagaroa Think-Tank menekankan falsafah Pancasila menjadi kunci utama menghadapi tantangan kondisi global saat ini. Menurutnya, tantangan hari ini adalah konsolidasi kekuatan nasional berupa pengendalian dan perlindungan sumber daya alam. 

"Harus kita sadari, SDA kita terbatas, ada waktunya habis. Maka perlu ada resources security, baik minerba, kelautan, pertanian dan perkebunan. Perlu ada jaminan keterpenuhan. Negara harus mampu memastikan setiap sektor memberikan impact bagi kesejahteraan masyarakat, sosial dan penerimaan negara. Semuanya harus mengarah pada upaya percepatan Indonesia sebagai negara maju," ujar wakil dari Fraksi Gerindra ini. 

"Kita menganut tidak hanya demokrasi politik tapi juga demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi berarti pembukaan pasar adalah untuk kesejahteraan rakyat seluas-luasnya dan memastikan kebijakan negara melindunginya," tambahnya.