QRIS Meroket, Wapres: Ada yang Tak Nyaman

JAKARTA - Sistem pembayaran digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) memungkinkan pengguna untuk bertransaksi dengan mudah menggunakan berbagai aplikasi pembayaran dengan hanya satu kode QR, menghilangkan kebutuhan untuk menggunakan berbagai aplikasi untuk merchant yang berbeda. 

QRIS meningkatkan inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke bank atau ATM, dengan memungkinkan mereka melakukan transaksi non-tunai di berbagai tempat, termasuk toko kecil. 

Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyatakan bahwa capaian pengguna sistem pembayaran digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang saat ini berkembang pesat telah membuat "gerah" pihak lain.

Dalam tayangan video monolog bertajuk "Scan Qiris-nya: Ini Tentang Kedaulatan Ekonomi Bangsa", yang dirilis Sekretariat Wapres, di Jakarta, Minggu (18/5), Wapres Gibran menyebut QRIS telah memberikan solusi pembayaran praktis tanpa harus bergantung pada uang tunai, kartu, atau mesin Electronic Data Capture (EDC).

“Sehingga, tidak heran jika penggunaannya meledak luar biasa dan sedikit membuat gerah pihak lain," katanya.

Dalam kesempatan itu, Wapres mengatakan bahwa pengguna QRIS sudah mencapai lebih dari 56 juta orang, dan jumlah merchant telah mencapai lebih dari 38 juta.

Per Maret 2025, kata Gibran, data dari Bank Indonesia menyatakan bahwa volume transaksi QRIS meningkat 173 persen dibanding tahun lalu, atau mencapai lebih dari 1 miliar transaksi.

"Nilai transaksinya juga meningkat 149 persen dibanding tahun lalu, atau mencapai Rp104 triliun. Besar sekali," katanya.

Ia mengatakan, QRIS tidak hanya memudahkan customer, tapi juga memberikan manfaat bagi pedagang kaki lima, usaha rumahan dan UMKM, baik dari sisi digitalisasi maupun akses terhadap layanan jasa keuangan.

Dikatakan Wapres, sebesar 93% merchant pengguna QRIS saat ini berasal dari sektor UMKM, yang menunjukkan adopsi digital yang meluas di kalangan pelaku usaha kecil di berbagai daerah.

Ia juga menekankan pentingnya mendukung teknologi yang dikembangkan Bank Indonesia (BI) dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) ini demi menciptakan ekonomi yang inklusif dan berdaulat.