Mensos Komitmen Cegah KKN Dalam Sekolah Rakyat

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, berkomitmen mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan sekolah rakyat, termasuk penerimaan siswa. Menurutnya, guna menjaga transparansi dan akuntabilitas, proses koordinasi dilakukan intensif bersama pemerintah daerah.

“Jangan sampai rekrutmen ini diwarnai dengan KKN,” ujar Mensos, dalam keterangan resminya, Selasa (29/4).

Dia menjelaskan, proses pemilihan calon siswa dimulai dari verifikasi administrasi berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Kemudian kunjungan ke rumah calon siswa untuk mencocokkan data dengan kondisi lapangan, serta pemeriksaan kesehatan.

“Selain itu, siswa Sekolah Rakyat harus berasal dari wilayah setempat,” katanya.

Gus Ipul mengungkapkan, rencananya, tahun ini akan Sekolah Rakyat akan dibangun sebanyak 100 titik dengan menggunakan APBN dan 100 titik partisipasi swasta. Sekolah Rakyat akan dilengkapi berbagai fasilitas, mulai dari ruang kelas untuk SD, SMP, hingga SMA, perumahan guru, fasilitas olahraga, serta sarana pendukung lainnya, dan dirancang untuk menampung sekitar 1.000 siswa per lokasi.

Pemerintah, lanjut dia, menargetkan setiap kabupaten/kota memiliki minimal satu Sekolah Rakyat. Hal ini penting sebagai wujud pemerataan akses pendidikan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem, sesuai dengan visi Presiden Prabowo.

“Antusiasme daerah untuk membangun Sekolah Rakyat sangat tinggi. Tercatat lebih dari 300 kabupaten/kota telah mengajukan permohonan,” ucapnya.

Posko Pengaduan

Sebelumnya,Kelompok Mahasiswa yang diwakili Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN-LMND) membentuk Posko Pengaduan Nasional. Posko tersebut memiliki fokus utama mendukung penguatan Sekolah Rakyat sebagai alternatif pendidikan rakyat.

“LMND menegaskan komitmennya untuk memperluas akses pendidikan rakyat berbasis gerakan sosial,” tutur Koordinator Umum Posko Pengaduan Nasional, Julfikar Hasan.

Dia mengatakan bahwa pembangunan Posko Pengaduan ini tidak hanya untuk mengadukan masalah pendidikan. Menurutnya, posko tersebut sebagai bagian dari upaya nyata memperkuat pendidikan alternatif melalui Sekolah Rakyat.

Julfikar juga menyoroti bahwa liberalisasi dan komersialisasi pendidikan nasional telah mendorong banyak mahasiswa, termasuk anggota LMND sendiri, dalam kesulitan ekonomi berat. Menurutnya, Sekolah Rakyat menjadi jawaban untuk memperjuangkan hak pendidikan bagi semua, tanpa diskriminasi ekonomi.

“Melalui posko-posko ini, kami akan mendukung terbentuknya lebih banyak Sekolah Rakyat di kampus-kampus dan komunitas, sebagai solusi terhadap pendidikan mahal dan eksklusif,” terangnya.