Trump Percayakan Masa Depan AI kepada Kepala Intelijen AS Jay Clayton, Ini Tantangannya

Washington - Jay Clayton, pilihan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menjadi pejabat utama urusan kecerdasan buatan (AI), merupakan kepala intelijen AS dan sosok langka yang dipercaya baik oleh presiden maupun para petinggi perusahaan teknologi yang bertekad menjaga pesatnya perkembangan AI.

Pengacara berusia 60 tahun itu akan tetap menjabat sebagai Direktur Intelijen Nasional, dan kecil kemungkinan mempertanyakan posisi sentral AI dalam perekonomian AS, meskipun penolakan terhadap teknologi tersebut meningkat di kalangan pemilih Amerika.

"Jay Clayton adalah aset yang sangat berharga bagi pemerintahan karena dia sangat dihormati oleh para pemimpin teknologi serta banyak kalangan di pemerintahan," kata Dan Ives dari Yorkville Ives & Co, perusahaan investasi.

"Dia bukan birokrat Beltway pada umumnya," tambah Ives, seraya menyebut penunjukan tersebut "positif bagi industri karena Anda tidak bisa hanya menunjuk pejabat politik biasa."

Clayton merupakan rekan bermain golf Trump dan mulai terjun ke dunia politik setelah Trump memilihnya untuk memimpin Securities and Exchange Commission (SEC), regulator pasar nasional AS, pada 2017.

Sebagai pengacara Wall Street di Sullivan & Cromwell, tempat ia mewakili Goldman Sachs selama krisis keuangan 2008, Clayton memimpin regulator pasar tersebut tanpa banyak menimbulkan gejolak. Ia mengajukan sejumlah perkara terhadap perusahaan kripto, sebuah industri yang sejak itu semakin dekat dengan Trump dan keluarganya.

Istrinya, Gretchen Butler Clayton, pernah bekerja sebagai manajer kekayaan di Goldman Sachs, tetapi mengundurkan diri ketika Clayton masuk pemerintahan pada 2017.

Bukan David Sacks

Trump memilih Clayton untuk memimpin Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan New York pada awal masa jabatan keduanya. Dalam posisi tersebut, ia menangani sejumlah perkara yang menjadi perhatian presiden, termasuk penyelidikan yang diperintahkan Trump terkait hubungan sejumlah tokoh Demokrat terkemuka dengan pelaku kejahatan seksual Jeffrey Epstein yang telah meninggal.

Kantornya juga menyetujui surat panggilan kontroversial terhadap wartawan New York Times hanya beberapa hari sebelum sidang konfirmasinya untuk jabatan intelijen. Senat mengonfirmasinya pada Juli.

Namun, Clayton bukanlah David Sacks, pemodal ventura Silicon Valley yang memegang jabatan terkait AI pada awal masa jabatan kedua Trump.

Clayton tidak memiliki latar belakang teknologi, tetapi memiliki gelar teknik dari University of Pennsylvania, tempat ia juga memperoleh gelar hukum, serta gelar ekonomi dari University of Cambridge.

"Jay Clayton tidak memiliki latar belakang teknologi yang sedalam Sacks ketika menjalankan peran tersebut, tetapi dia memiliki pengalaman luas di pemerintahan federal dan pengalaman signifikan dalam menghadapi birokrasi federal," kata Aalok Mehta dari Center for Strategic and International Studies.

"Dia juga tampaknya sangat sejalan dengan pemikiran presiden saat ini -- meskipun tentu saja kita telah melihat banyak contoh penasihat lain yang awalnya berada dalam posisi tersebut tetapi akhirnya kehilangan dukungan," tambah Mehta.

Carl Tobias, profesor hukum di University of Richmond, mengatakan menjalankan dua jabatan besar sekaligus akan menjadi tantangan, meskipun Trump telah memberikan sejumlah jabatan kepada pejabat yang dipercayainya pada masa jabatan kedua, termasuk Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Menteri Keuangan Scott Bessent.

Keamanan Nasional

"Pada akhirnya Jay Clayton harus melakukan apa yang diinginkan presiden," kata Connor Martin, peneliti bidang keamanan nasional di Council on Foreign Relations.

Namun, dengan memberikan tanggung jawab AI kepada kepala intelijen negara, Trump tampaknya menerima argumen bahwa teknologi tersebut menimbulkan bahaya nyata bagi keamanan siber dan menjadi faktor penting dalam persaingan geopolitik dengan Tiongkok, tambahnya.