Greenland Menegaskan Pentingnya Saling Menghargai dalam Kemitraan dengan AS

Moskow - Perdana Menteri baru Greenland Jens-Frederik Nielsen mengatakan Greenland siap bermitra dan membangun hubungan dengan Amerika Serikat (AS), namun menuntut Gedung Putih tetap menghargai kedaulatannya.

"Kami siap dengan kemitraan kuat dan pembangunan yang lebih dalam. Namun kami minta AS menghargai kami,"  katanya pada Minggu (27/4).

Seperti dikutip dari Antara, berbicara dalam konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen, Nielsen lebih lanjut menegaskan  bahwa Greenland "tidak akan pernah menjadi properti yang diperjualbelikan kepada siapapun."

"Kami akan memodernisasi hubungan antara Greenland dan Denmark," kata Frederiksen, seraya menambahkan bahwa dia "akan senang" bertemu dengan Presiden Donald Trump.

Dalam pernyataannya, pemerintah Greenland menekankan bahwa setiap bentuk kemitraan, baik di bidang ekonomi, politik, maupun sumber daya alam, harus dilakukan dengan menghormati kedaulatan dan kepentingan Greenland sebagai negara otonom.

Greenland, yang merupakan wilayah otonom dari Kerajaan Denmark, telah menunjukkan minat untuk memperkuat kemitraannya dengan AS, terutama dalam sektor energi, perubahan iklim, dan pengelolaan sumber daya alam. Namun, mereka juga menekankan pentingnya menghindari pendekatan yang dapat merugikan kepentingan lokal atau merusak lingkungan.

Pernyataan ini menjadi bagian dari upaya Greenland untuk memastikan bahwa setiap kemitraan internasional dilaksanakan dengan cara yang saling menguntungkan dan tidak hanya menguntungkan pihak asing. Pemerintah Greenland berharap dapat memperjelas sikapnya terkait hubungan luar negeri dan kemitraan dengan negara-negara besar, termasuk AS

Pemberian Dana

Sebelumnya, dalam pernyataannya pada Maret, Presiden Trump mengatakan dia mendukung hak Greenland untuk menentukan nasib sendiri.

Dia pun menyatakan siap menyambut pulau itu ke dalam pangkuan AS seraya menegaskan bahwa hasil ini akan tercapai "dengan satu cara atau cara lain."

AS juga mempertimbangkan pemberian dana kepada Greenland hingga 600 juta dollar (sekitar 10 triliun rupiah) per tahun, sejumlah yang dikucurkan Denmark untuk menjalankan layanan publik di pulau itu.

Greenland merupakan koloni Denmark hingga 1953 dan tetap menjadi bagian dari teritori Kerajaan Denmark.

Namun pada 2009, Greenland memperoleh otonomi dengan kemampuan untuk memerintah diri sendiri dan bebas membuat kebijakan dalam negeri.