Aturan Arab Saudi Ketat, Jemaah Haji Jangan Tertipu Tawaran Visa Non Haji

JAKARTA - Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama (Kemenag), Hilman Latief, mengimbau jemaah haji tidak tertipu dengan tawaran visa non haji. Menurutnya, regulasi pemerintah Arab Saudi sangat ketat, termasuk melarang penggunaan visa non haji.

“Saya dihubungi Kementerian Haji dan Umrah Saudi bahwa Pemerintah Indonesia diminta berpartisipasi menyampaikan awareness atau kesadaran terkait dengan larangan penggunaan visa selain visa haji,” ujar Hilman, di Jakarta, Senin (28/4).

Dia menjelaskan, pemerintah Arab Saudi menemukan ada banyak orang tertipu dan terlena terkait penggunaan visa non haji. Menurutnya, pemerintah Arab Saudi betul-betul ingin menunjukkan layanan terbaik di tahun ini serta sangat ketat dan disiplin dalam menerapkan regulasinya.

“Mereka begitu disiplin, begitu ketat terhadap regulasinya. Karena itu untuk menunjukkan compliment atau tingkat kepatuhan kita terhadap regulasi di Tanah Air dan Tanah Suci, kita harapkan sudah tidak ada lagi visa selain visa haji,” katanya.

Secara terpisah, Anggota Komisi XIII DPR RI Pangeran Khairul Saleh mengatakan penggunaan visa non-haji untuk ibadah haji adalah bentuk pelanggaran keimigrasian yang harus dicegah sejak awal. Menurutnya, masalah ini bukan hanya persoalan administratif, tapi menyangkut muruah negara.

Dia menegaskan penggunaan visa non-haji untuk ibadah haji merupakan pelanggaran prosedur keimigrasian yang harus ditindak tegas oleh pemerintah Indonesia maupun otoritas Arab Saudi. Menurutnya, harus ada perbaikan sistem pengawasan terkait jemaah haji non-prosedural ini.

"Sejak dulu saya telah lama mendorong perbaikan Sistem Pengawasan dan Penegakan Hukum pada praktik pemberangkatan jemaah haji non-prosedural, termasuk penindakan terhadap biro travel nakal yang memberangkatkan jemaah tanpa visa resmi," katanya.

Pangeran juga menggarisbawahi pentingnya edukasi kepada masyarakat agar tidak tergoda tawaran haji murah menggunakan visa kerja atau umrah. Pemberangkatan haji ilegal, kata dia, berisiko terkena sanksi hukum di luar negeri dan merugikan jemaah itu sendiri.

"Perlunya sosialisasi kepada calon jemaah agar tidak tergiur keberangkatan haji yang murah tetap bermasalah. Kasihan calon jemaah," usul Anggota Komisi di DPR yang salah satu bidang kerjanya terkait urusan keimigrasian tuturnya.

Dia menegaskan pentingnya pelaksanaan ibadah haji secara prosedural dan sesuai ketentuan pemerintah Indonesia serta Arab Saudi. Tujuan sistem pengawasan dan penegakan hukum itu disebut untuk mengawasi serta mitigasi agar kejadian serupa tidak terulang dan langsung mendapatkan tindakan hukum.

"Keamanan, kenyamanan, dan keselamatan jemaah menjadi prioritas utama, sehingga segala bentuk pelanggaran yang berpotensi membahayakan jemaah harus dicegah sejak awal," tuturnya.